Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela FX Rudy soal Restu Megawati untuk Ganjar, Pacul: Dia Sudah Klarifikasi, Kan Selesai

Kompas.com - 12/04/2023, 20:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan bahwa pihaknya tak memberikan tindak lanjut kepada Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo yang disebut-sebut menyebut Ganjar Pranowo mendapatkan restu Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden (capres) 2024.

Pacul menyebut, tidak ada ucapan Rudy yang akhirnya dipersepsikan sebagai restu Megawati untuk Ganjar.

"Pak Rudy mengatakan bahwa dia tidak ber-statement apa-apa terkait dengan itu, tak ada wawancara soal itu dengan Pak Rudy, kan selesai (tidak ditindaklanjuti DPP PDI-P)," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Pacul menuturkan, Rudy sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal Ganjar.

Baca juga: FX Rudy Dikabarkan Sebut Ganjar Dapat Restu Mega, PDI-P: Mungkin Lagi Mimpi

Dalam pengakuan itu, Rudy mengatakan tidak pernah menyatakan tentang apapun terkait pencapresan di PDI-P.

"Kalau toh pernah ber-statement, faktanya kan dia mengaku enggak ber-statement. Mungkin enggak ngaku atau mungkin lagi mimpi, atau lagi ngelindur ya kita enggak tahu," ucap Ketua Komisi III DPR ini.

Pacul menambahkan, hingga kini PDI-P belum menetapkan nama capres untuk Pilpres 2024.

Ia menegaskan, mengenai pengumuman itu adalah kewenangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P.

"Yang capres-cawapres itu kewenangan Bu Ketum, itu clear dari kami. Semua jawabannya pasti begitu. Apakah sudah ditetapkan? Lah kalau ditetapkan ya diumumkan, wong belum ada pengumuman kok," ujar Pacul.

Baca juga: Hasto Klarifikasi FX Rudy Usai Kabar Ganjar Dapat Restu Mega: Langsung Minta Maaf

Adapun FX Hadi Rudyatmo sudah angkat bicara setelah dikabarkan menyatakan Ganjar mendapat restu Megawati sebagai capres PDI-P.

Rudy menegaskan, capres yang diusung pada Pemilu 2024 menunggu keputusan resmi dari Megawati Soekarnoputri.

"Keputusan capres masih menunggu keputusan Ketua Umum. Jadi saya belum pernah diwawancarai wartawan siapapun kok. Tadi ada yang telepon tak suruh tanya ke Pak Sekjen (PDI-P)," kata Rudy ditemui wartawan di rumahnya Pucangsawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/4/2023) malam.

Rudy mengatakan, sebagai kader, di bawah dirinya akan tetap menunggu instruksi dari Ketua Umum Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com