Saat Bawaslu Terbentur Aturan Soal Bagi-bagi Amplop Kader PDI-P

"Potensi itu terlebih karena terdapat logo partai politik dan foto seseorang. Penempatan logo dan foto diri dapat mengesankan citra diri seseorang yang merupakan salah satu unsur kampanye. Lebih lagi, peristiwa terjadi di tempat ibadah," kata dia.

Baca juga: Viral Bagi-bagi Amplop Gambar Banteng di Masjid, Wapres Maruf Amin: Money Politics Tak Boleh Dilakukan di Tempat Ibadah

"Dalam kampanye pemilu terdapat larangan, salah satunya adalah dilarang dilaksanakan di tempat ibadah serta dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h dan j UU Pemilu," jelas Bagja.

Namun, pada akhirnya, Bawaslu mengaku tidak dapat mengategorikan peristiwa ini sebagai pelanggaran pemilu maupun pelanggaran administrasi.

Bawaslu beralasan bahwa saat ini belum masuk masa kampanye. Sementara itu, PDI-P sebagai peserta pemilu juga dianggap tak dapat dikenai jerat hukum karena pembagian uang ini merupakan inisiatif pribadi Said.

Said sendiri dinilai tidak dapat dijerat pelanggaran karena belum berstatus sebagai peserta Pemilu 2024, meskipun uang Rp 300.000 per orang yang dibagikan memang berasal dari dirinya melalui Said Abdullah Institute ke takmir-takmir masjid atau pengasuh pondok pesantren.

Baca juga: Pekan Ini, Bawaslu Segera Rampungkan Pengusutan Kasus Kader PDI-P Bagi-bagi Amplop di Masjid

Pun, hasil pemeriksaan Bawaslu, pembagian uang ini tak disertai dengan ajakan memilih. Di sisi lain, Bawaslu mengakui ada hambatan dari segi regulasi untuk leluasa bertindak.

"Politik uang dilarang dalam kampanye bukan berarti politik uang boleh dilakukan di luar kampanye. Itu yang menjadi persoalan bagi kami," ujar Bagja.

"Cakupan untuk melakukan itu, untuk melakukan penegakan hukum pidananya, itu ada pada masa kampanye," pungkasnya.

Kewenangan Bawaslu menindak pelanggaran berupa kampanye di luar jadwal pada akhirnya selalu mentok pada dua soal: belum dimulainya masa kampanye (28 November 2023-10 Februari 2024) serta belum ditetapkannya peserta Pemilu 2024.

Sebelumnya, Bawaslu juga menyatakan tak bisa memproses dugaan pelanggaran pada 2 kasus curi start kampanye besar yang jadi sorotan dan melibatkan politikus kelas kakap, karena alasan yang sama.

Baca juga: Soal Bagi-bagi Amplop PDI-P di Masjid Sumenep, Takmir Sebut Dilakukan Sejak 2006

Dua peristiwa itu adalah, pertama, bagi-bagi minyak goreng oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Lampung pada 9 Juli 2022 yang disertai ajakan memilih untuk putrinya Futri Zulya Savitri pada Pemilu 2024.

Kedua, peristiwa bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan yang dilaporkan karena dinilai memobilisasi massa untuk safari politiknya di sebuah masjid di Aceh pada 2 Desember 2022.

Bawaslu menyinggung belum dimulainya masa kampanye serta belum definitifnya tokoh-tokoh di atas sebagai peserta Pemilu 2024, sebagai alasan tidak dapat memproses dugaan pelanggaran keduanya.