Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Tanggung Biaya MCU, BPJS Kesehatan: Tidak Masuk Risiko

Kompas.com - 06/04/2023, 19:19 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti buka suara terkait alasan biaya medical check up (MCU) tidak ditanggung.

Ali Ghufron mengatakan, MCU tidak masuk dalam kategori risiko yang ditanggung BPJS Kesehatan, mengingat pemeriksaan ini menyasar seluruh kalangan baik orang yang sakit maupun orang yang sehat.

Sedangkan, menurutnya, BPJS bergerak berbasis pada gotong royong saling menolong.

Pernyataan Ghufron untuk menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut gagal melobi BPJS untuk menanggung MCU karena takut tekor.

"Kalau MCU tidak masuk di dalam hitungan. (Alasannya karena) Satu, tidak masuk risiko. Yang dijamin itu kan yang berisiko seperti sakit, itu risiko sakit," kata Ali Ghufron Mukti dalam konferensi pers di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: BPJS Kesehatan Tetap Beroperasi Selama Libur Lebaran, Simak Jadwalnya...

Ghufron mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan untuk MCU berbeda jauh dengan iuran yang dibayar oleh peserta.

Untuk satu kali pemeriksaan MCU yang sederhana, biaya yang dikeluarkan berkisar Rp 400.000-Rp 500.000.

Sedangkan iuran yang dibayar peserta bervariasi, ada yang Rp 35.000 per bulan.

"Itu (biaya Rp 400.000-Rp 500.000) termasuk murah, termasuk parameternya sederhana. Mungkin periksa hati, periksa jantung, periksa sederhana itu Rp 400.000," ujar Ghufron.

"Kalau semua orang iurannya Rp 35.000, bisa enggak ngitung Anda? Iuran Rp 35.000, periksanya semua orang loh ya ini," katanya lagi.

Baca juga: Polusi Udara Sumbang 15-30 Persen Penyakit Respirasi, Bebankan BPJS hingga Triliunan Rupiah

BPJS, kata Ghufron, sudah memfasilitasi screening. Berbeda dengan MCU, screening bertujuan untuk memisahkan peserta yang berisiko dan peserta yang tidak berisiko.

Pemisahan itu dilakukan dengan mengisi formulir atau wawancara menggunakan mobile JKN, CHIKA, website BPJS dan lain-lain. Peserta yang berisiko lalu dikategorikan langsung dengan kategori ringan, sedang, dan tinggi.

Nantinya, orang-orang yang berisiko tersebut baru melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Nanti yang berisiko tinggi itu kita periksa. Jadi beda (dengan) MCU tadi. Contoh, dia pola makannya ini pola makan cenderung orang kena diabetes melitus (DM), maka kita periksa. Kalau dia risiko tinggi, kita anjurkan untuk periksa. Jadi tidak semua orang sehat diperiksa gula darah, enggak gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Ghufron mengatakan, BPJS Kesehatan sudah menganggarkan biaya untuk screening hampir Rp 9 triliun pada tahun 2023.

Saat ini, ada 6 kategori screening yang bisa dilakukan, antara lain screening untuk hipertensi; screening kanker serviks; dan screening kanker payudara.

"Itu nanti secara bertahap kami tambah sampai 14 jenis screening, gitu," kata Ghufron.

Baca juga: BPJS Buka Posko Mudik Lebaran, Masyarakat Bisa Pijat dan Cek Kesehatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com