Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR Sebut JIS dan Al Azhar Berminat Investasi Pendidikan di IKN

Kompas.com - 05/04/2023, 21:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sekolah Jakarta Intercultural School (JIS) dan sekolah Al Azhar berminat melakukan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Basuki, kedua sekolah tersebut berminat membangun sarana pendidikan di ibu kota baru RI tersebut.

"Ada JIS, Al Azhar juga sudah (berminat). Kemudian, ada juga RS Abdi Waluyo. Tapi nanti pasti dengan standar-standar yang lebih baik," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Basuki kemudian mengatakan, ketiga investor di atas sudah dimasukkan dalam peta potensi investasi di wilayah IKN yang sudah dirangkum oleh pemerintah.

Baca juga: Menteri PUPR: Pembangunan Fisik di IKN Sudah Mencapai 25 Persen

Selain nama-nama tersebut, Basuki mengungkapkan, jika nantinya akan ada sekolah negeri dan RSUD di IKN.

Namun, ia memastikan keberadaan sarana pendidikan dan kesehatan itu akan menggunakan standar yang lebih baik.

Lebih lanjut, Basuki menyampaikan jika minat yang disampaikan para investor ditegaskan dalam letter of intent (dokumen komitmen awal).

"Jadi ini kan baru letter of intent semua kita harus siap. Terutama, Otorita (Otorita IKN). Kalau ada orang yang pengen beli tanahnya, dia harus siap karena semua sudah diberikan kewenangannya ke Otorita," kata Basuki.

Baca juga: Laporkan Peta Tata Guna Lahan IKN ke Jokowi, Menteri PUPR: Untuk Pedoman Investasi

Diketahui, Basuki melaporkan peta tata guna lahan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Basuki, keberadaan peta tersebut untuk pedoman Presiden Jokowi saat nanti akan memberikan penjelasan kepada para investor.

"Jadi tadi kami dipanggil Bapak Presiden. Karena dua minggu lalu beliau memerintahkan kepada saya untuk mendetailkan peta IKN. Peta rencana detail tata ruang (RDTR), land use IKN," ujar Basuki.

"Beliau akan segera mengumpulkan potential investor yang ingin berinvestasi di IKN. Gunanya apa peta itu? Supaya beliau kalau ditanya investor yang mau membangun hotel, di mana itu lokasinya? Ini berapa hektare ini, mau bikin rumah sakit di sini, mau bikin universtias di situ," katanya lagi.

Baca juga: Pemerintah Rilis Peta Resmi IKN, Begini Rinciannya

Selain itu, peta juga akan memberikan gambaran soal kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6.600 hektare secara lebih rinci.

Basuki mengungkapkan, dari 6.600 hektare luas KIPP itu, sebanyak 63 persennya merupakan kawasan hijau.

Saat melaporkan peta, kata Basuki, Presiden Jokowi sekaligus menanyakan di mana pihak swasta bisa ikut membangun kawasan di IKN. Misalnya, untuk berinvestasi membangun restoran dan perkantoran swasta.

Basuki mengungkapkan, usai Idul Fitri 1444 Hijriah nanti Presiden Jokowi akan kembali mengunjungi IKN.

Menurut rencana, dalam kunjungan mendatang para investor juga akan diajak.

"Jadi tujuannya itu beliau ngecek. Nanti, setelah Lebaran beliau mudah-mudahan akan segera ke sana," ujar Basuki.

Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Pilih Logo IKN secara Online, Berhadiah Motor Listrik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com