Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Peta Tata Guna Lahan IKN ke Jokowi, Menteri PUPR: Untuk Pedoman Investasi

Kompas.com - 05/04/2023, 17:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan peta tata guna lahan di IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Menurut Basuki, keberadaan peta tersebut untuk pedoman Presiden Jokowi saat nanti akan memberikan penjelasan kepada para investor.

Baca juga: IKN Nusantara, Ibu Kota di Klaster Kota Jangkauan Sempit

"Jadi tadi kami dipanggil Bapak Presiden. Karena dua minggu lalu beliau memerintahkan kepada saya untuk mendetailkan peta IKN. Peta rencana detail tata ruang (RDTR), land use IKN," ujar Basuki.

"Beliau akan segera mengumpulkan potential investor yang ingin berinvestasi di IKN. Gunanya apa peta itu? supaya beliau kalau ditanya investor yang mau membangun hotel, di mana itu lokasinya? Ini berapa hektare ini. Mau bikin rumah sakit di sini, mau bikin universtias di situ," katanya lagi menjelaskan.

Baca juga: Pemerintah Rilis Peta Resmi IKN, Begini Rinciannya

Selain itu, Basuki mengatakan, peta juga akan memberikan gambaran soal kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN seluas 6.600 hektare secara lebih rinci.

Basuki mengungkapkan, dari 6.600 hektare luas KIPP itu, sebanyak 63 persennya merupakan kawasan hijau.

Saat melaporkan peta, kata Basuki, Presiden Jokowi sekaligus menanyakan di mana pihak swasta bisa ikut membangun kawasan di IKN.

Misalnya, untuk berinvestasi membangun restoran dan perkantoran swasta.

Baca juga: 36.150 Hektar Kawasan Hutan Dilepas KLHK untuk IKN

Basuki mengungkapkan, usai Idul Fitri 1444 Hijriah nanti Presiden Jokowi akan kembali mengunjungi IKN.

Menurut rencana, dalam kunjungan presiden mendatang para investor juga akan diajak.

"Jadi tujuannya itu beliau ngecek. Nanti, setelah Lebaran beliau mudah-mudahan akan segera ke sana," ujar Basuki.

Baca juga: Mahfud Sebut Perpres soal Hak Keuangan Pegawai Otorita IKN Sudah Diputuskan: Tinggal Diproses

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com