Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Besar Mungkin Terwujud, tapi Butuh Kerelaan Airlangga dan Cak Imin Tak Jadi Capres-Cawapres

Kompas.com - 05/04/2023, 10:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sangat mungkin melebur membentuk koalisi besar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Namun demikian, wacana penyatuan dua poros politik itu diprediksi terganjal kesepakatan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Menyatukan dua koalisi artinya merombak ulang siapa yang dimajukan capres dan siapa cawapres yang disandingkan," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2023).

Baca juga: Setuju seperti Jokowi soal Koalisi Besar, PDI-P Beri Syarat

Bagaimana tidak, internal masing-masing koalisi pun hingga kini belum bersepakat soal kandidat capres-cawapres.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya. Gerindra ngotot mencapreskan ketua umumnya, Prabowo Subianto, dan masih tanda tanya soal cawapres.

PKB tak mau kalah, ingin mengajukan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, jadi calon RI-1, atau minimal calon wakil presiden.

Sementara, di internal Koalisi Indonesia Bersatu besutan besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar bersikukuh menjagokan sang ketua umum, Airlangga Hartarto, jadi capres.

Baca juga: Menguatnya Sinyal Pembentukan Koalisi Besar di Tengah Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh

Di sisi lain, PAN dan PPP justru menyiratkan keinginan mengusung kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, maju ke gelanggang pencapresan.

“Masing-masing koalisi itu pun keropos karena keinginan Cak Imin yang ngebet jadi cawapres atau Airlangga Hartarto yang niat jadi capres yang masing-masing mengganggu kesolidan,” ujar Ari.

Melihat elektoral tokoh-tokoh di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya maupun Koalisi Indonesia Bersatu, Ari menilai, justru Prabowo yang paling memungkinkan jadi capres.

Sebab, dari sejumlah nama, elektabilitas Menteri Pertahanan itu yang paling mumpuni. Menurut survei sejumlah lembaga, tingkat elektoral Prabowo berada di tiga besar, satu peringkat di bawah Ganjar Pranowo dan bersaing dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: PAN Singgung Koalisi Kebangsaan di Acara Silaturahmi Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Parpol

Sementara, menurut Ari, kursi cawapres idealnya diisi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewakili unsur PKB, atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewakili Golkar. Elektabilitas keduanya di klasemen cawapres terbilang tinggi.

“Komposisi ideal itu tentu dengan catatan asal ada kelegowoan dari Cak Imin dan Airlangga,” katanya.

Lebih lanjut, Ari menilai, wacana pembentukan koalisi besar sedianya bertujuan untuk mencari potensi kemenangan yang lebih tinggi.

Mungkin pula, regrouping dimaksudkan untuk mengunci calon lain agar tak bisa maju di gelanggang Pilpres 2024 karena semakin sedikitnya peluang parpol bisa mengajukan calon.

Kehadiran koalisi besar memang menggiurkan secara politis karena masifnya kumulatif suara partai-partai politik. Namun, kata Ari, itu tidak otomatis menjamin kemenangan.

Menurutnya, kemenangan ditentukan oleh capres-cawapres koalisi. Oleh karenanya, dibutuhkan kehadiran sosok yang tidak hanya moncer secara elektabilitas, tetapi juga punya rekam jejak yang baik di pemerintahan.

Koalisi besar itu terlihat tambun secara politik, tetapi mudah fragile sehingga perlu energi besar baik asupan logistik dan akomodasi politik,” tutur dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang bergabung. Prabowo menilai, kedua koalisi satu frekuensi.

Baca juga: Soal Kemungkinan Dipasangkan dengan Prabowo oleh Koalisi Besar, Ini Kata Airlangga

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR. Namun, dia memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata kepala negara kepada awak media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com