Koalisi Besar Mungkin Terwujud, tapi Butuh Kerelaan Airlangga dan Cak Imin Tak Jadi Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sangat mungkin melebur membentuk koalisi besar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Namun demikian, wacana penyatuan dua poros politik itu diprediksi terganjal kesepakatan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Menyatukan dua koalisi artinya merombak ulang siapa yang dimajukan capres dan siapa cawapres yang disandingkan," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2023).

Bagaimana tidak, internal masing-masing koalisi pun hingga kini belum bersepakat soal kandidat capres-cawapres.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya. Gerindra ngotot mencapreskan ketua umumnya, Prabowo Subianto, dan masih tanda tanya soal cawapres.

PKB tak mau kalah, ingin mengajukan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, jadi calon RI-1, atau minimal calon wakil presiden.

Sementara, di internal Koalisi Indonesia Bersatu besutan besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar bersikukuh menjagokan sang ketua umum, Airlangga Hartarto, jadi capres.

Di sisi lain, PAN dan PPP justru menyiratkan keinginan mengusung kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, maju ke gelanggang pencapresan.

“Masing-masing koalisi itu pun keropos karena keinginan Cak Imin yang ngebet jadi cawapres atau Airlangga Hartarto yang niat jadi capres yang masing-masing mengganggu kesolidan,” ujar Ari.

Melihat elektoral tokoh-tokoh di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya maupun Koalisi Indonesia Bersatu, Ari menilai, justru Prabowo yang paling memungkinkan jadi capres.

Sebab, dari sejumlah nama, elektabilitas Menteri Pertahanan itu yang paling mumpuni. Menurut survei sejumlah lembaga, tingkat elektoral Prabowo berada di tiga besar, satu peringkat di bawah Ganjar Pranowo dan bersaing dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara, menurut Ari, kursi cawapres idealnya diisi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewakili unsur PKB, atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewakili Golkar. Elektabilitas keduanya di klasemen cawapres terbilang tinggi.

“Komposisi ideal itu tentu dengan catatan asal ada kelegowoan dari Cak Imin dan Airlangga,” katanya.

Lebih lanjut, Ari menilai, wacana pembentukan koalisi besar sedianya bertujuan untuk mencari potensi kemenangan yang lebih tinggi.

Mungkin pula, regrouping dimaksudkan untuk mengunci calon lain agar tak bisa maju di gelanggang Pilpres 2024 karena semakin sedikitnya peluang parpol bisa mengajukan calon.

Menurutnya, kemenangan ditentukan oleh capres-cawapres koalisi. Oleh karenanya, dibutuhkan kehadiran sosok yang tidak hanya moncer secara elektabilitas, tetapi juga punya rekam jejak yang baik di pemerintahan.

“Koalisi besar itu terlihat tambun secara politik, tetapi mudah fragile sehingga perlu energi besar baik asupan logistik dan akomodasi politik,” tutur dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang bergabung. Prabowo menilai, kedua koalisi satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR. Namun, dia memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata kepala negara kepada awak media.