Kejagung Siapkan Anggota Terbaiknya Isi Jabatan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menyiapkan jajarannya untuk menjabat posisi Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tengah kosong.

Diketahui, posisi itu sebelumnya dijabat Irjen Karyoto yang kini dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya.

"Kejaksaan mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan, yang selama ini diduduki oleh unsur Kepolisian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (3/4/2023).

Ketut mengatakan, Kejagung akan mempersiapkan jaksa terbaiknya yang sudah memiliki pengalaman yang bagus untuk ditempatkan di posisi itu.

Baca juga: Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, KPK Akan Tunjuk Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi

Oleh karena itu, ia berharap ke depannya ada komposisi jabatan yang dapat mendukung fungsi penindakan di KPK.

"Kita ingin KPK juga dapat menjadi pendorong bagi penegak hukum yang lain dalam mengungkap kasus -kasus kakap sebagaimana harapan dari masyarakat dan Ketua Dewas (Dewan Pengawas) KPK," ujar Ketut.

Sebagai informasi, Karyoto telah resmi dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya pada Jumat (31/3/2023) kemarin.

Oleh karenanya, posisi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK sedang kosong.

Baca juga: Polri Siapkan Pengganti Karyoto untuk Jabatan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK

Namun, KPK telah menunjuk pelaksana tugas (plt) untuk mengisi sementara jabatan yang ditinggalkan Karyoto.

"Betul Pak Asep Guntur R selaku Direktur Penyidikan sementara ini merangkap juga sebagai Plt Deputi Penindakan," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).

Hanya saja, Ali belum mengetahui sampai kapan Guntur menjadi Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK.

Menurut Ali, posisi itu akan terus dijabat Guntur hingga KPK memilih pejabat definitif.

"Sampai nanti terpilih pejabat definitifnya," ujar Ali.

Baca juga: Kejagung Terima Uang Rp 36 Miliar, Pengembalian Terkait Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo