Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Kompas.com - 29/03/2023, 21:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rano Alfath mengaku kaget melihat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan paparan dengan tensi tinggi saat rapat membahas transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.

Adapun paparan yang dimaksud adalah paparan awal saat Mahfud memberikan penjelasan yang dimulai setelah jam 15.00 WIB. Ia pun cukup memaklumi lantaran pada saat yang sama, Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu juga tengah menjalankan ibadah puasa.

"Prof pertama, saya sedikit kaget tadi penyampaian awal yang disampaikan oleh Prof Mahfud sebetulnya. Tapi setelah saya lihat jam, jadi agak maklum Prof karena jamnya jam puasa. Itu jam-jam lapar juga itu, tensinya genting juga itu," kata Rano dalam rapat Komisi IIII, Rabu (29/3/2023) malam.

Baca juga: Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Ia menambahkan, tensi tinggi yang disampaikan Mahfud diberikan untuk menanggapi jawaban dari para anggota dan pimpinan Komisi III DPR.

Bahkan, Mahfud sempat menyebut sejumlah hal yang membuat anggota dewan ketar-ketir.

Semisal, contoh Rano, saat Mahfud menyebut ada anggota dewan yang terlibat makelar kasus atau dikenal dengan sebutan "markus".

"Untungnya di belakangnya ada jawabannya yaitu dulu. Jadi, karena saya periode pertama dulu itu periode sebelumnya," imbuh dia.

Akan tetapi, Rano meminta Mahfud memberikan klarifikasi lanjutan terkait markus itu. Sebab, menurutnya hal itu sangat sensitif terkhusus bagi anggota dewan.

Baca juga: Mahfud Ungkap Modus Korupsi: Tukar Koper di Pesawat untuk Selundupkan Uang Hasil Pencucian

"Memang tadi ada yang agak menakutkan yaitu terkait bahwa DPR itu yang sekarang lagi viral itu terkait markus," sebut politisi PKB ini.

Akan tetapi, Rano menilai menjadi menarik soal perbedaan pandangan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait laporan transaksi mencurigakan.

Namun, ia enggan fokus pada perbedaan pandangan itu.

"Intinya apakah ada persoalan lebih besar sehingga saya menarik Prof harus membutuhkan dukungan masyarakat dalam membongkar perkara ini. Makanya Prof umumkan di luar, dana sekian ratus triliun ini," imbuh dia.

Di sisi lain, Rano juga bertanya apakah Sri Mulyani sempat menyampaikan keluh kesahnya kepada Mahfud atas peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.

Baca juga: Bongkar Transaksi Janggal di Kemenkeu, Benny K Harman: Pak Mahfud Sudah Jadi Oposisi?

"Menkeu pernah enggak curhat bahwa ada peristiwa seperti ini? Atau sebaliknya setelah adanya laporan ini, awal pertama beliau katakan di media, beliau kaget. Saya belum melihat adanya nilai sekian triliun ini," kata Rano.

Adapun rapat Komisi III pada siang ke sore hari berjalan alot dan bertensi tinggi.

Mahfud yang memberikan paparan menyinggung sejumlah anggota Dewan yang ditantangnya, seperti Benny K Harman, Arsul Sani dan Arteria Dahlan.

Salah satunya, Mahfud menyindir Benny seolah seperti seorang polisi bertanya kepada tersangka.

"Saya sampaikan juga sekarang ke Pak Benny, lho tanyanya kok seperti polisi, Menko boleh ngungkapkan (laporan hasil analisis) apa enggak?" kata Mahfud dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Momen Benny K Harman Tanya Mahfud MD soal Isu Singkirkan Sri Mulyani karena Tolak Minyak Rusia

Mahfud tak menjabarkan secara gamblang apa konteks pertanyaan yang disebutnya dilontarkan oleh Benny.

Namun, ia meminta Benny tak perlu bertanya terlalu dalam seperti motif menyampaikan laporan dan lain-lain.

"Nih, saya tanya ke Pak Benny, Pak Benny, boleh ndak saya ke kamar mandi sekarang, boleh, mana pasalnya? Ndak ada, karena boleh," ujar Mahfud.

"Kalau dilarang, baru ada pasalnya," imbuh dia.

Menurut Mahfud, hingga kini tak ada larangan apapun jika seorang Menko Polhukam sepertinya mengungkapkan atau menyampaikan adanya laporan transaksi janggal di kementerian maupun instansi lainnya.

Baca juga: Johan Budi Ingatkan Mahfud: Pak Jokowi Tak Suka Menteri Debat di Luar, Langsung Di-reshuffle

Sehingga, ia pun enggan dihalang-halangi dalam melaporkan maupun mengungkap kasus transaksi janggal ini.

"Tidak ada satu kesalahan, tidak ada satu yang dihalangi itu sampai ada undang undang yang melarang terlebih dulu. Lho ini tidak dilarang kok, lalu ditanya kayak copet saja," kesal Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Nasional
Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Nasional
Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com