Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imigrasi Australia Sarankan Indonesia Deteksi Dini Orang Asing Jauh Sebelum Mereka Tiba

Kompas.com - 28/03/2023, 10:07 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Associate Secretary Immigrastion pada Department of Home Affairs (DHA) Australia Stephanie Foster disebut memberikan saran agar pihak Imigrasi mendeteksi orang asing yang akan masuk ke Indonesia jauh sebelum mereka masuk ke Indonesia.

Saran tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim dalam penandatanganan kerja sama keimigrasian, Senin (27/3/2023).

Menanggapi masukan itu, Silmy merespons dengan baik usulan pihak DHA.

Baca juga: Imigrasi Segera Deportasi Dua Turis Asal Polandia yang Berkemah Saat Hari Raya Nyepi

 

Menurut dia, deteksi dini terhadap warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia dilakukan sebagai bentuk upaya membendung kedatangan orang-orang yang tidak diperlukan.

“Sebagai langkah membendung orang asing yang tidak bermanfaat bagi Indonesia sebagai bentuk pushing the border forward untuk menjaga perbatasan kedua negara sehingga dapat meminimalisir adanya kasus migran ilegal,” kata Silmy dalam keterangan resminya, Senin (27/3/2023).

Dalam penandatanganan kerja sama tersebut, Indonesia dan DHA Australia membentuk grup kerja teknis mengenai pembangunan teknologi informasi.

Tujuannya, memfasilitasi pertukaran informasi mengenai arsitektur sistem dan inovasi keimigrasian Indonesia dan Australia.

Sementara itu, DHA Australia menilai kerja sama lebih lanjut yang bisa memperkuat keamanan perbatasan kedua negara penting.

Adapun sejumlah kesepakatan dalam perjanjian itu antara lain, akses Smart Gates bagi pemegang e-paspor Indonesia, forensik dokumen keimigrasian guna identifikasi pemalsuan paspor.

Baca juga: Imigrasi Soekarno-Hatta Deportasi 17 WNA yang Resahkan Warga

Kemudian, operasi perbatasan, Airlines Liaison Officer Program, penangkalan kejahatan transnasional, visa bekerja dan libur, serta pengelolaan migrasi ilegal.

Menurut Silmy, saat ini pihaknya sedang membenahi sistem keimigrasian guna memudahkan masyarakat.

Pihaknya mematangkan pemberlakuan golden visa, sport visa, diaspora visa.

Ia mengaku mendapatkan banyak pelajaran setelah mengunjungi Australia pada bulan lalu.

Beberapa di antaranya mengenai database orang asing, data alert list atau cegah dan tangkal, dan lainnya.

Baca juga: Imigrasi Telaah Usulan Cabut Visa on Arrival WNA Rusia dan Ukraina di Bali

Selain itu, Ditjen Imigrasi menghentikan pemberlakuan bebas visa kunjungan kepada 168 negara dan menerapkan visa on arrival.

“Hal ini sebagai pelajaran yang diberikan oleh pihak Imigrasi Australia yang memberlakukan visa kepada setiap orang yang hendak memasuki wilayah Australia sehingga dengan begitu permasalahan keimigrasian yang ditimbulkan oleh orang asing bisa diminimalisasi,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com