Deklarasi Koalisi Perubahan Berulang Kali Gagal, Urusan Cawapres Anies Diduga Masih Alot

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menduga, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung bersepakat soal nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Itulah mengapa ketiga partai hingga kini tak kunjung meresmikan Koalisi Perubahan, meski kerja sama antara mereka sudah sejak lama direncanakan.

"Kegagalan berulang kali deklarasi Koalisi Perubahan tidak terlepas dari belum solidnya urusan rumah tangga mereka," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

"Di internal Koalisi Perubahan pasti belum menyepakati 'calon pengantin' yang akan mendampingi Anies Baswedan di hajatan besar Pilpres 2024," tuturnya.

Baca juga: Empat Bulan sejak Rencana Pertama Batal, Koalisi Perubahan Pendukung Anies Belum Juga Dideklarasikan

Ari menduga, terjadi tarik menarik nama cawapres di internal bakal Koalisi Perubahan. Memang, kepada publik, baik Demokrat maupun PKS mengaku legawa jika bukan kader mereka yang ditunjuk sebagai cawapres Anies.

Namun, Ari yakin, dari gelagatnya Demokrat masih kekeh menginginkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang jadi calon RI-2.

Sementara, PKS diyakini sulit menerima jika kursi cawapres diberikan ke Demokrat, sedangkan mereka tak mendapat apa-apa.

Di samping itu, Ari menduga, hingga kini belum ada sosok cawapres yang kriterianya sesuai keinginan Anies.

Baca juga: Nasdem Klaim Dukungan 3 Parpol untuk Anies Sudah Bulat, Minta Publik Tak Ragu

"Kalaupun Anies dan Nasdem kelihatan menerima AHY, tentu hanya dijadikan pilihan terakhir andai cawapres potensial lainnya lepas dari genggaman Anies," ujarnya.

Ketimbang AHY, kata Ari, sejumlah nama lain bisa jadi alternatif pendamping Anies. Misalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, atau Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Sebab, nama-nama tersebut punya rekam jejak karier di birokrasi ketimbang AHY yang "hanya" berpengalaman di militer dan partai.

"Anies pasti tidak ingin kemenangan semu di berbagai lembaga survei soal elektabilitas AHY dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam penentuan cawapres," kata Ari.

Lebih dari itu, Ari melanjutkan, koalisi yang sudah maupun hendak dibentuk saat ini masih sangat mungkin bubar, tak terkecuali Koalisi Perubahan.

Diduga, partai-partai lain masih menantikan langkah PDI Perjuangan mengumumkan jagoan mereka untuk 2024 yang tak kunjung dideklarasikan.

Pasalnya, PDI-P merupakan partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang diprediksi mendulang suara tertinggi pada pemilu mendatang. Oleh karenanya, manuver partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sangat berarti.

"Semua tergantung arah angon yang disasar PDI-P. Begitu PDI-P sudah deklarasi, maka bangun permanen koslisi akan nampak terlihat," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Adapun Anies Baswedan dideklarasikan sebagai kandidat calon presiden (capres) oleh Partai Nasdem pada Oktober 2022 lalu. Sejak saat itu, Demokrat dan PKS menunjukkan sinyal dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Nasdem, Demokrat, dan PKS pun mewacanakan pembentukan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies sebagai capres Pemilu 2024. Bakal koalisi itu sudah berulang kali berencana meresmikan kerja sama, namun berkali-kali tertunda.

Mulanya, Nasdem mengusulkan deklarasi digelar pada 10 November 2022. Namun, rencana itu batal lantaran keinginan Nasdem tak disambut Demokrat dan PKS.

Empat bulan kemudian, tepatnya 22 Maret 2023, ketiganya kembali berencana mengumumkan deklarasi, namun lagi-lagi batal.

Meski begitu, baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS mengeklaim, tertundanya deklarasi koalisi bukan disebabkan karena persoalan soliditas ketiga partai.