Gencar Kritik Pemerintahan Jokowi, AHY Dinilai Ingin Jadi Ikon Pemimpin Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masifnya kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai bukan tanpa alasan.

Memang, sebagai oposisi, sudah selayaknya AHY dan Demokrat menjadi pengawas jalannya pemerintahan. Namun, lebih dari itu, AHY dinilai ingin mencitrakan diri sebagai ikon pemimpin oposisi.

"Mencermati pidato Ketum Partai Demokrat AHY yang tampak begitu kritis terhadap pemerintah, hal itu mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Bolak-balik AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan Grusa-grusu hingga Masalah Ekonomi

Menurut Umam, AHY hendak menegaskan garis perbedaan antara partainya dengan kekuatan pemerintah di tengah minimnya kekuatan oposisi perpolitikan nasional kini.

Oleh karenanya, berbagai kebijakan Jokowi ia kritik, bahkan AHY bandingkan dengan era kepemimpinan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sehingga dalam hal ini sikap kritis AHY tampak lebih jelas dalam menyuarakan narasi perubahan yang menunjukkan titik beda yang begitu jelas dari front kekuatan pemerintahan,” ujar Umam.

Dengan menempatkan diri sebagai oposisi, tak heran Demokrat turut menggagas Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Baca juga: Serangan Balik Buntut Pidato Kritik: AHY Diminta Bicara Fakta hingga Diingatkan Utang Era SBY

Namun, kata Umam, dibandingkan dengan PKS yang juga partai oposisi, AHY memang terlihat lebih lantang mengkritik pemerintah.

Sementara, Nasdem terkesan bermain dua kaki, bersikukuh tetap berdiri di barisan parpol pendukung Jokowi, tetapi juga berencana membangun koalisi dengan oposisi.

“Setelah Nasdem dihadapkan pada ancaman politik dan peluang politisasi hukum pascakeputusan politiknya untuk mencapreskan Anies, maka Nasdem sendiri agak galau untuk menunjukkan karakter perubahan yang ingin ia sampaikan di hadapan rakyat,” katanya.

Lebih dari itu, lanjut Umam, gencarnya kritik AHY terhadap pemerintahan Jokowi juga sangat mungkin bermuatan politis. Putra sulung SBY tersebut disebut tengah berupaya meningkatkan dukungan dari kalangan yang kontra terhadap pemerintah.

“Langkah AHY itu berpeluang mendongkrak insentif elektoral di tengah terbatasnya kekuatan politik oposisi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai pidatonya, AHY kerap melempar kritik ke pemerintahan Jokowi. Terbaru, Selasa (14/3/2023), pimpinan partai bintang mercy itu bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat.

Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik. Dia mencontohkan program food estate atau lumbung pangan yang belakangan digalakkan Jokowi di berbagai daerah.

"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," katanya di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bela Jokowi yang Disentil AHY, Golkar: Kritik Pakai Fakta!

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyinggung soal utang pemerintah yang menurutnya naik tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi.

"Defisit anggaran coba ditutup dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," kata AHY.

Mantan perwira militer itu menjabarkan data Kementerian Keuangan yang menyebut utang pemerintah mencapai Rp 7.733 triliun pada awal tahun 2023. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung mencapai Rp 1.640 triliun.

Menurut AHY, utang tersebut merupakan dampak dari persoalan ekonomi Indonesia yang semakin rumit akibat keuangan negara yang tak dikelola dengan baik.