Salin Artikel

Deklarasi Koalisi Perubahan Berulang Kali Gagal, Urusan Cawapres Anies Diduga Masih Alot

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menduga, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung bersepakat soal nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Itulah mengapa ketiga partai hingga kini tak kunjung meresmikan Koalisi Perubahan, meski kerja sama antara mereka sudah sejak lama direncanakan.

"Kegagalan berulang kali deklarasi Koalisi Perubahan tidak terlepas dari belum solidnya urusan rumah tangga mereka," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

"Di internal Koalisi Perubahan pasti belum menyepakati 'calon pengantin' yang akan mendampingi Anies Baswedan di hajatan besar Pilpres 2024," tuturnya.

Ari menduga, terjadi tarik menarik nama cawapres di internal bakal Koalisi Perubahan. Memang, kepada publik, baik Demokrat maupun PKS mengaku legawa jika bukan kader mereka yang ditunjuk sebagai cawapres Anies.

Namun, Ari yakin, dari gelagatnya Demokrat masih kekeh menginginkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang jadi calon RI-2.

Sementara, PKS diyakini sulit menerima jika kursi cawapres diberikan ke Demokrat, sedangkan mereka tak mendapat apa-apa.

Di samping itu, Ari menduga, hingga kini belum ada sosok cawapres yang kriterianya sesuai keinginan Anies.

"Kalaupun Anies dan Nasdem kelihatan menerima AHY, tentu hanya dijadikan pilihan terakhir andai cawapres potensial lainnya lepas dari genggaman Anies," ujarnya.

Ketimbang AHY, kata Ari, sejumlah nama lain bisa jadi alternatif pendamping Anies. Misalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, atau Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Sebab, nama-nama tersebut punya rekam jejak karier di birokrasi ketimbang AHY yang "hanya" berpengalaman di militer dan partai.

"Anies pasti tidak ingin kemenangan semu di berbagai lembaga survei soal elektabilitas AHY dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam penentuan cawapres," kata Ari.

Diduga, partai-partai lain masih menantikan langkah PDI Perjuangan mengumumkan jagoan mereka untuk 2024 yang tak kunjung dideklarasikan.

Pasalnya, PDI-P merupakan partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang diprediksi mendulang suara tertinggi pada pemilu mendatang. Oleh karenanya, manuver partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sangat berarti.

"Semua tergantung arah angon yang disasar PDI-P. Begitu PDI-P sudah deklarasi, maka bangun permanen koslisi akan nampak terlihat," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Adapun Anies Baswedan dideklarasikan sebagai kandidat calon presiden (capres) oleh Partai Nasdem pada Oktober 2022 lalu. Sejak saat itu, Demokrat dan PKS menunjukkan sinyal dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Nasdem, Demokrat, dan PKS pun mewacanakan pembentukan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies sebagai capres Pemilu 2024. Bakal koalisi itu sudah berulang kali berencana meresmikan kerja sama, namun berkali-kali tertunda.

Mulanya, Nasdem mengusulkan deklarasi digelar pada 10 November 2022. Namun, rencana itu batal lantaran keinginan Nasdem tak disambut Demokrat dan PKS.

Empat bulan kemudian, tepatnya 22 Maret 2023, ketiganya kembali berencana mengumumkan deklarasi, namun lagi-lagi batal.

Meski begitu, baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS mengeklaim, tertundanya deklarasi koalisi bukan disebabkan karena persoalan soliditas ketiga partai.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/24/10370671/deklarasi-koalisi-perubahan-berulang-kali-gagal-urusan-cawapres-anies-diduga

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke