JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dicecar oleh Komisi III DPR apakah mereka memberi laporan mengenai laporan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak.
Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).
Lantas, apakah Ivan telah melaporkan temuan PPATK tersebut kepada kepala negara?
Mulanya, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman mempertanyakan apakah PPATK maupun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD boleh membuka laporan tersebut ke publik.
Baca juga: PPATK: Transaksi Rp 349 Triliun Itu Pencucian Uang, tapi Tak Semuanya di Kemenkeu
Sebab, Mahfud sudah secara tegas menyampaikan kepada publik bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun (yang awalnya Rp 300 triliun) di lingkungan Kemenkeu.
Ivan mengaku sudah menyampaikan laporan tersebut melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
"Seingat saya, dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah Saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden?" tanya Benny.
"Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Menseskab. Pak Seskab, Pramono Anung," jawab Ivan.
Kemudian, terdengar suara celetukan anggota DPR lain yang menanyakan kenapa Ivan tidak melapor kepada Jokowi langsung.
Baca juga: Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius
Ivan membalas kalau dirinya ditelepon oleh Pramono Anung ketika meminta waktu untuk menyerahkan laporan transaksi mencurigakan itu.
Benny pun memastikan jawaban Ivan tersebut.
"Hah? Siapa yang telepon?" tanya Benny.
"Pak Seskab-nya," ucap Ivan.
"Pak Seskab yang telepon saudara atau sebaliknya?" tanya Benny.
"Beliau (Pramono) yang telepon saya. Saya kan minta waktu," jawab Ivan.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.