Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Kompas.com - 21/03/2023, 18:54 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama ini kerap memberikan informasi yang bagus kepada aparat penegak hukum.

Hanya saja, ia menyayangkan, penegak hukum yang justru tidak serius dalam menindaklanjuti temuan PPATK itu.

Hal tersebut Desmond sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023). Rapat tersebut membahas ihwal adanya dugaan temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Sri Mulyani Jelaskan Isi Laporan PPATK 2009-2023 Terkait Dugaan TPPU Senilai Rp 349 T di Lingkungan Kemenkeu

Mulanya, Desmond meminta keseriusan dalam rapat perihal transaksi mencurigakan tersebut, mengingat hal ini berkaitan dengan sumber pendapatan negara.

Dia khawatir sebenarnya ada 'tikus' di dalam Kemenkeu.

"Jangan sampai hari ini cuma bicara Rp 300 triliun, tapi recehannya itu di mana aja nih. Ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana," ujar Desmond di hadapan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Menurut Desmond, informasi yang PPATK berikan menjadi sangat penting bagi Komisi III DPR dan masyarakat.

Baca juga: Soal Narasi Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun, Komisi III Rapat dengan PPATK Besok

Sebab, dari informasi tersebut, publik bisa melihat berapa banyak uang yang diduga diselewengkan.

Desmond pun berharap agar aparat penegak hukum tak hanya fokus pada besarnya jumlah transaksi mencurigakan, tapi juga mencari tahu substansi transaksi tersebut

Politisi Gerindra itu lantas menyindir penegak hukum yang tidak serius dalam merespons informasi dari PPATK.

"Kenapa? Kalau dilihat laporan, beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa, pro aktif, selalu beri info yang bagus ke penegak hukum," jelasnya.

"Tapi sebaliknya, penegak hukum tidak terlalu serius merespons tentang catatan-catatan PPATK," sambung Desmond.

Baca juga: Cek Harta Kasubag Esha Rahmansah, Kemensetneg Gandeng KPK-PPATK

Desmond menegaskan catatan-catatan PPATK yang ada harus dimanfaatkan untuk mencegah kebocoran pendapatan negara serta mendukung penegakan hukum.

Maka dari itu, Desmond meminta penjelasan rinci perihal temuan transaksi Rp 349 triliun.

Dia curiga jangan-jangan ada banyak oknum nakal di dalam Kementerian Keuangan.

"Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang, misalnya (Rafael) Alun-Alun itu, atau ada Alun-Alun yang lain jumlahnya 300. Apakah itu? Atau ini kelembagaan? Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang enggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu," imbuh Desmond.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Nasional
Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Nasional
Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol 'Stuck' saat Puncak Arus Balik

Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol "Stuck" saat Puncak Arus Balik

Nasional
Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasional
Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Nasional
Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasional
Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Nasional
Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Nasional
Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com