Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dicecar oleh Komisi III DPR apakah mereka memberi laporan mengenai laporan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak.

Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Lantas, apakah Ivan telah melaporkan temuan PPATK tersebut kepada kepala negara?

Mulanya, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman mempertanyakan apakah PPATK maupun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD boleh membuka laporan tersebut ke publik.

Baca juga: PPATK: Transaksi Rp 349 Triliun Itu Pencucian Uang, tapi Tak Semuanya di Kemenkeu

Sebab, Mahfud sudah secara tegas menyampaikan kepada publik bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun (yang awalnya Rp 300 triliun) di lingkungan Kemenkeu.

Ivan mengaku sudah menyampaikan laporan tersebut melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

"Seingat saya, dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah Saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden?" tanya Benny.

"Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Menseskab. Pak Seskab, Pramono Anung," jawab Ivan.

Kemudian, terdengar suara celetukan anggota DPR lain yang menanyakan kenapa Ivan tidak melapor kepada Jokowi langsung.

Baca juga: Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Ivan membalas kalau dirinya ditelepon oleh Pramono Anung ketika meminta waktu untuk menyerahkan laporan transaksi mencurigakan itu.

Benny pun memastikan jawaban Ivan tersebut.

"Hah? Siapa yang telepon?" tanya Benny.

"Pak Seskab-nya," ucap Ivan.

"Pak Seskab yang telepon saudara atau sebaliknya?" tanya Benny.

"Beliau (Pramono) yang telepon saya. Saya kan minta waktu," jawab Ivan.

"Pelan-pelan, jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu independen. Dalam kaitan apa Menseskab menelepon Saudara?" tukas Benny.

Baca juga: Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Ivan menjelaskan, dirinya meminta waktu kepada Pramono untuk menyampaikan temuan PPATK itu.

Namun, Benny kembali mencecar apakah Ivan sudah memastikan kalau laporannya itu sampai ke meja Jokowi atau tidak.

"Sebetulnya saya minta waktu untuk menyampaikan karena Pak Mensesneg lagi sakit mau menyampaikan data terkait ini kepada Pak Presiden," papar Ivan.

"Apakah saudara yakin laporan anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden?" tanya Benny.

"Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko (Mahfud)," jawab Ivan.

Baca juga: PPATK Temukan Rp 1 Triliun Hasil Kejahatan Mengalir ke Politisi, Pakar: Bahaya Sekali

"Loh, saya tidak tanya, anda Kepala PPATK. Saudara tadi menyampaikan bahwa anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Seskab dan atas inisiatif beliau," tukas Benny.

Setelah itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tampak menengahi Benny dan Ivan.

Dirinya menawarkan agar rapat dilaksanakan secara tertutup apabila pembahasannya terlalu sensitif.

Namun, para anggota Komisi III DPR menolak rapat digelar tertutup. Rapat pun kembali dilanjutkan.