Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/03/2023, 07:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masifnya kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai bukan tanpa alasan.

Memang, sebagai oposisi, sudah selayaknya AHY dan Demokrat menjadi pengawas jalannya pemerintahan. Namun, lebih dari itu, AHY dinilai ingin mencitrakan diri sebagai ikon pemimpin oposisi.

"Mencermati pidato Ketum Partai Demokrat AHY yang tampak begitu kritis terhadap pemerintah, hal itu mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Bolak-balik AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan Grusa-grusu hingga Masalah Ekonomi

Menurut Umam, AHY hendak menegaskan garis perbedaan antara partainya dengan kekuatan pemerintah di tengah minimnya kekuatan oposisi perpolitikan nasional kini.

Oleh karenanya, berbagai kebijakan Jokowi ia kritik, bahkan AHY bandingkan dengan era kepemimpinan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sehingga dalam hal ini sikap kritis AHY tampak lebih jelas dalam menyuarakan narasi perubahan yang menunjukkan titik beda yang begitu jelas dari front kekuatan pemerintahan,” ujar Umam.

Dengan menempatkan diri sebagai oposisi, tak heran Demokrat turut menggagas Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Baca juga: Serangan Balik Buntut Pidato Kritik: AHY Diminta Bicara Fakta hingga Diingatkan Utang Era SBY

Namun, kata Umam, dibandingkan dengan PKS yang juga partai oposisi, AHY memang terlihat lebih lantang mengkritik pemerintah.

Sementara, Nasdem terkesan bermain dua kaki, bersikukuh tetap berdiri di barisan parpol pendukung Jokowi, tetapi juga berencana membangun koalisi dengan oposisi.

“Setelah Nasdem dihadapkan pada ancaman politik dan peluang politisasi hukum pascakeputusan politiknya untuk mencapreskan Anies, maka Nasdem sendiri agak galau untuk menunjukkan karakter perubahan yang ingin ia sampaikan di hadapan rakyat,” katanya.

Lebih dari itu, lanjut Umam, gencarnya kritik AHY terhadap pemerintahan Jokowi juga sangat mungkin bermuatan politis. Putra sulung SBY tersebut disebut tengah berupaya meningkatkan dukungan dari kalangan yang kontra terhadap pemerintah.

“Langkah AHY itu berpeluang mendongkrak insentif elektoral di tengah terbatasnya kekuatan politik oposisi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai pidatonya, AHY kerap melempar kritik ke pemerintahan Jokowi. Terbaru, Selasa (14/3/2023), pimpinan partai bintang mercy itu bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat.

Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik. Dia mencontohkan program food estate atau lumbung pangan yang belakangan digalakkan Jokowi di berbagai daerah.

"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," katanya di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bela Jokowi yang Disentil AHY, Golkar: Kritik Pakai Fakta!

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyinggung soal utang pemerintah yang menurutnya naik tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi.

"Defisit anggaran coba ditutup dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," kata AHY.

Mantan perwira militer itu menjabarkan data Kementerian Keuangan yang menyebut utang pemerintah mencapai Rp 7.733 triliun pada awal tahun 2023. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung mencapai Rp 1.640 triliun.

Menurut AHY, utang tersebut merupakan dampak dari persoalan ekonomi Indonesia yang semakin rumit akibat keuangan negara yang tak dikelola dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com