Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Jokowi dari Kritik AHY, Politisi Golkar: Enggak Ada Kebijakan Grusa-grusu

Kompas.com - 16/03/2023, 15:25 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily membela Presiden Joko Widodo dari kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia mengatakan, tak ada kebijakan pemerintahan Jokowi yang diambil secara buru-buru.

“Saya kira enggak ada kebijakan Presiden Jokowi yang diambil secara grusa-grusu. Semua telah melalui proses kajian,” ujar Ace ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Menurutnya, semua program yang direalisasikan oleh Jokowi sebenarnya sudah direncanakan oleh presiden terdahulu.

Baca juga: Bolak-balik AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan Grusa-grusu hingga Masalah Ekonomi

Namun, lanjut Ace, mantan Wali Kota Solo itu berani mengambil inisiatif atas program-program yang tak tercapai pada pemerintahan sebelumnya.

“Bahkan kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang dinilai (positif) oleh masyarakat, justru masyarakat sangat puas,” paparnya.

Ace mengaku tak mempersoalkan kritik yang dilontarkan oleh AHY. Namun ia meminta kritik disampaikan dengan data-data faktual.

“Ya beliau (AHY) silakan saja mengkritik terhadap kebijakan tetapi harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat,” imbuh dia.

Adapun AHY menilai kebijakan pemerintah banyak yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa perhitungan yang mendalam.

Baca juga: Tanggapi AHY, Politisi PDI-P: Wong Cilik Mana yang Komplain terhadap Pak Jokowi?

Ia menyinggung alokasi anggaran triliunan rupiah yang dipakai untuk program pengembangan kawasan pangan.

AHY mengklaim program itu banyak mendapat kritik karena hanya fokus pada pemanfaatan lahan, tanpa mempertimbangkan aspek ekologi, dan sosial.

Bagi Demokrat, lanjut AHY, mestinya pemerintah banyak melibatkan masyarakat dalam menjalankan program tersebut.

"Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam," kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com