Serangan Balik Buntut Pidato Kritik: AHY Diminta Bicara Fakta hingga Diingatkan Utang Era SBY

“Jadi begini, coba dilihat datanya, kan begitu ya. Berapa tingkat kemiskinannya, terus juga harus dikaitkan dengan konteksnya," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: AHY Singgung Utang Pemerintah 8 Tahun Terakhir Naik 3 Kali Lipat

Pakai fakta

Tak hanya PDI-P, Partai Golkar juga membela pemerintahan Jokowi. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily tak setuju dengan pernyataan AHY yang menyebut bahwa sejumlah kebijakan di pemerintahan Jokowi diputuskan secara terburu-buru.

“Saya kira enggak ada kebijakan Presiden Jokowi yang diambil secara grusa-grusu. Semua telah melalui proses kajian,” kata Ace di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Menurut Ace, semua program yang direalisasikan Jokowi sudah melalui perencanaan matang. Bahkan, Ace mengeklaim, presiden berani berinisiatif menangani program-program yang tak terealisasi pada pemerintahan sebelumnya.

“Bahkan, kalau saya lihat, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi banyak yang dinilai (positif) oleh masyarakat, justru masyarakat sangat puas,” ujarnya.

Ace pun mengaku tak mempersoalkan kritik yang dilontarkan oleh AHY. Namun ia meminta supaya kritik tersebut disampaikan dengan disertai data-data faktual.

“Ya beliau (AHY) silakan saja mengkritik terhadap kebijakan tetapi harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Sentil food estate hingga utang

Kegaduhan ini bermula dari pidato AHY di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Selasa (14/3/2023). Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.

"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," katanya.

Baca juga: AHY Kritik Keras Wacana Pemilu Ditunda: Singgung soal Akal Sehat hingga Plt Presiden

AHY menyinggung alokasi anggaran bernilai triliunan rupiah yang digunakan pemerintah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Mantan perwira militer itu menyoroti program food estate atau lumbung pangan yang tengah digalakkan Jokowi di berbagai daerah.

Menurutnya, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan ini. Program food estate dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

Padahal, kata AHY, kedaulatan pangan harusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam," ujar AHY.

Tak hanya sektor pangan, menurut AHY, kurang baiknya tata kelola pemerintahan saat ini juga tercermin dari lahirnya peraturan perundangan yang keluar dari norma hukum. AHY menyoroti Undang-undang Cipta Kerja.

Menurutnya, sejak awal partainya menolak UU kontroversial itu. Sebab, Demokrat mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah yang menolak UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.