Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/03/2023, 16:53 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar memakai data yang lengkap saat mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Ia mengaku tak mempersoalkan AHY memberikan kritik kepada Jokowi. Namun, politikus partai koalisi pemerintah itu meminta agar AHY memakai data faktual saat menyampaikannya.

“Silahkan saja mengkritik terhadap kebijakan tetapi yang harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen, dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat,” ujar Ace ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Bela Jokowi dari Kritik AHY, Politisi Golkar: Enggak Ada Kebijakan Grusa-grusu

Ia pun membela Jokowi dengan menyebut bahwa  tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan cukup baik berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. 

Maka dari itu, Ace menganggap, tak ada program pemerintah yang direalisasikan secara terburu-buru seperti tudingan AHY.

“Saya kira enggak ada kebijakan Presiden Jokowi yang diambil secara grusak-grusuk. Semua telah melalui proses kajian,” ucapnya.

Sebaliknya, Ace memandang, Jokowi justru berani mengambil inisiatif untuk menjalankan berbagai program dari presiden-presiden sebelumnya.

Baca juga: Bolak-balik AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan Grusa-grusu hingga Masalah Ekonomi

“Misalnya, soal pemindahan ibu kota, itu kan sesungguhnya sudah direncanakan zaman Presiden Soekarno,” kata dia.

Terakhir, Ace juga menyinggung soal utang negara yang turut dikritik oleh oleh AHY.

Dalam pandangannya, nilai utang Indonesia masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan product domestic bruto (PDB) saat ini.

“Itu ada rumusnya, ada ilmunya, jadi mengkritik harus didasarkan argumentasi yang kuat,” imbuh dia.

Diketahui AHY kembali menyampaikan sejumlah kritik pada pemerintahan Jokowi dalam pidato kebangsaannya di Tenis Indoor Senayan, Selasa (14/3/2023).

Salah satunya, ia menganggap bahwa pemerintahan saat ini terlalu terburu-buru dalam menjalankan berbagai program.

"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," sebut AHY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com