JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Indonesia tengah menghadapi banyak ujian.
Salah satunya, terkait munculnya isu penundaan Pemilu 2024 usai terbitnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
“Kami mencermati wejangan dari Ketua Majelis Tinggi kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bangsa ini tengah diuji, banyak godaan,” kata AHY dalam pidato politiknya di hadapan para kader Partai Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Baca juga: AHY Singgung Utang Pemerintah 8 Tahun Terakhir Naik 3 Kali Lipat
Menurut AHY, putusan PN Jakpus yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan mengusik akal sehat dan rasa keadilan.
Apalagi, putusan itu terbit setelah rangkaian isu presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga sistem pemilu proporsional tertutup.
“Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka?” ujarnya.
Memang, kata AHY, saat ini banyak orang takut bicara. Banyak yang takut ditangkap jika berseberangan dengan sikap penguasa.
Baca juga: AHY Sayangkan Sektor Wong Cilik Kurang Diperhatikan Pemerintah
Namun, untuk hal-hal yang sangat prinsip dan menyangkut hajat hidup, rakyat masih berani bersuara lantang. AHY bilang, rakyat yang dia temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan Pemilu 2024.
Dia mengatakan, jika Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, tak akan ada yang memimpin Indonesia.
Sebab, sebagaimana amanat konstitusi, pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah 5 tahun bekerja.
Baca juga: Pidato Politik, AHY Sampaikan Tiga Hal Pokok dari Ekonomi, Hukum, hingga Pemilu
“Apa iya ada Plt (pelaksana tugas) Presiden? Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI
dan DPD RI, serta ribuan Plt anggota DPRD?” ujar AHY.
“Kalau di negara kita ada Plt Presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan kaosnya situasi nasional kita,” tutur putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
AHY khawatir, dunia akan melihat Indonesia sebagai “banana republic” lantaran semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat karena tidak dipilih lewat pemilu.
Pemimpin yang demikian disebut tak punya legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaannya menjadi tidak sah dan tidak halal.
Oleh karenanya, AHY mengajak semua pihak ramai-ramai menolak penundaan Pemilu 2024 dan tetap mengawal pesta demokrasi lima tahunan itu.