Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK Ingatkan Inspektorat Awasi Kekayaan Pegawai: Sebelum Diklarifikasi KPK

Kompas.com - 10/03/2023, 21:42 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta pihak unspektorat, sebagai pihak yang berfungsi menjadi pengawas di internal kementerian memantau kekayaan para pegawainya.

Alex mengatakan, masyarakat pada umumnya bisa memantau harta kekayaan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), apalagi pihak inspektorat.

Meskipun data LHKPN yang diakses tersebut hanya data total dan rincian kekayaannya, mereka bisa mengecek apakah kekayaan mereka sesuai dengan penghasilannya.

“Sebetulnya dari situ Bapak Ibu bisa memonitor, kira-kira staf saya itu kekayaannya wajar atau tidak dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh,” ujarn Alex dalam acara Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) di Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Simpan Rp 37 M di Safe Deposit Box, PPATK Duga Uang dari Suap

Alex meminta para inspektorat melakukan klarifikasi apra pegawai dan pejabat di lingkungannya terlebih dahulu sebelum mereka dipanggil KPK.

Ia menekankan agar pihak inspektorat memanggil pegawai atau pejabat terkait yang kekayaannya dicurigai untuk menjelaskan asal usul hartanya.

“Jika ada kecurigaan, terutama ini bapak-bapak dari inspektor, pengawas internal, panggil saja, Pak,” ujar Alex.

“Jadi sebelum diklarifikasi KPK silakan Bapak Ibu itu klarifikasi dulu secara internal,” tambah dia.

Baca juga: Sosok dan Harta Kekayaan Wahono Saputro, Kepala Kantor Pajak yang Terseret Kasus Rafael Alun

Ia mengkritik sikap internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak mengklarifikasi maupun mempertanyakan harta Rafael Alun Trisambodo Rp 56,1 miliar.

Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan. Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah di situs resmi KPK.

Hal itu dinilai ganjil karena Rafael hanya pejabat aparatur sipil negara (ASN) eselon III.

“Secara akal sehat mungkin kita percaya, dari mana seorang penyelenggara negara ASN bisa memperoleh kekayaan Rp 56 miliar, kan begitu logika bodoh kita seperti itu kan,” kata Alex.

Alex menyesalkan tidak ada pihak internal Kemenkeu yang mengklarifikasi harta Rp 56,1 miliar kekayaan Rafael. 

Baca juga: PPATK Benarkan Rafael Alun Punya Safe Deposit Box Berisi Puluhan Miliar Rupiah, di Luar Transaksi Rekening Rp 500 Miliar

Menurut dia, jika sejak awal pihak Kemenkeu melakukan pengawasan dan langsung memanggil pejabat atau pegawai dengan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan sahnya, maka tidak akan timbul persoalan seperti Rafael.

“Tapi enggak ada Pak secara internal, enggak ada yang melakukan, yang mengklarifikasi itu,” ujar Alex.

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com