Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Orang Berobat ke Luar Negeri, IDI Pastikan Dokter di Indonesia Tak Kalah Bagus

Kompas.com - 09/03/2023, 17:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Adib Khumaidi SpOT memastikan bahwa kemampuan diagnosis dokter-dokter di Indonesia tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri, termasuk di Singapura.

Tanggapan ini menyusul viralnya cuitan Komika Kiky Saputri terkait bedanya diagnosis yang diberikan oleh dokter di Indonesia dengan dokter di Singapura.

Dalam unggahannya, Kiky mengatakan, dokter Indonesia mendiagnosis mertuanya stroke kuping. Sedangkan dokter Singapura mendiagnosis flu biasa.

Cerita Kiky Saputri ini me-retweet unggahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan masih ada sekitar 2 juta rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri setiap tahunnya.

"Tidak kalah. Saya menjamin bahwa dokter Indonesia lebih baik, dan dokter Indonesia fokus untuk rakyat Indonesia karena pelayanan mereka sebagian besar untuk pelayanan BPJS," kata Adib saat ditemui di Gedung PB IDI, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Jokowi Ungkap Rp 165 Triliun Devisa Hilang karena 2 Juta WNI Berobat ke Luar Negeri

Menurut Adib, adanya perbedaan kemungkinan terjadi karena metode pemeriksaan yang dilakukan.

Di luar negeri biasanya terdapat sistem paket sehingga pemeriksaan untuk mendoagnosis penyakit dilakukan menyeluruh sesuai dengan paket tersebut.

Sedangkan di Indonesia, terdapat sistem pemilahan ataupun penyesuaian pemeriksaan (clinical pathway) dengan adanya Pedoman Praktek Klinis (PPK).

Pemeriksaan penunjang merupakan langkah ketiga setelah dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik.

"Tapi sesuai dengan apa kita temukan pada saat kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, karena pemeriksaan penunjang itu nomor ketiga. Karena (kalau) kita tidak (mengacu pada) PPK, nanti akan ada ketidakefisiensian pembiayaan. Artinya, kita lihat juga dari sisi BPJS," ujar Adib.

Baca juga: Soroti Jastip Obat di Sumut, Menkes Ingin Harga Obat di Dalam Negeri Lebih Murah

Kendati begitu, Adib memastikan bahwa pelayanan kepada pasien tetap diusahakan berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, banyak pula kasus-kasus pasien dengan BPJS kesehatan yang tertangani dengan baik saat memilih berobat di dalam negeri tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.

"Kalau secara SDM dokter Indonesia mampu bahkan banyak sekali kasus kalau mau kita buka semuanya dengan BPJS, semuanya terlayani. Pasien dengan jantung, pasien dengan operasi yang semua tercover dengan BPJS tanpa biaya," kata Adib.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung banyaknya orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat.

Baca juga: Balas Twit Jokowi soal WNI Berobat ke Luar Negeri, Kiky Saputri Curhat Saat Mertua Didiagnosa Stroke Telinga Ternyata Flu

Dengan rincian, 1 juta orang berobat ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, sisanya ke Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan lainnya.

Hal ini membuat banyak devisa keluar. Jokowi mengatakan, devisa yang hilang tersebut mencapai Rp 165 triliun.

"Informasi yang saya terima hampir 2 juta masyarakat kita masih pergi berobat ke luar negeri bila sakit. Padahal, kita punya rumah sakit seperti Mayapada Hospital Bandung," ujar Jokowi dalam peresmian Mayapada Hospital Bandung, Senin (6/3/2023).

"Mau kita teruskan? Rp 165 triliun devisa kita hilang karena itu, karena ada modal yang keluar," katanya lagi.

Baca juga: 2 Juta WNI Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Rp 165 Triliun Devisa Kita Hilang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com