Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Bakal Menutup Rangkaian Musra pada 13 Mei di JIExpo Kemayoran

Kompas.com - 09/03/2023, 15:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut akan menutup rangkaian acara Musyawarah Rakyat (Musra) relawan jokowi pada 13 Mei 2023.

Penanggung jawab Musra Budi Arie Setiadi mengatakan, Jokowi akan hadir pada Musra terakhir atau Musra penutup yang akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"Musra penutupan digelar 13 Mei 2023. Pak Jokowi yang menutup rangkaian Musra setelah beliau membuka Musra Bandung pada 28 Agustus 2022," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi, Kamis (9/3/2023).

Adapun Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pemilu 2024.

Musra diselenggarakan oleh 18 organisasi relawan Jokowi, yaitu PROJO, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Bara JP, Seknas Jokowi, RKIH, RPJB, Kornas Jokowi, Sekber Jokowi, GK, Almisbhat, Duta Jokowi, Indeks, KIB, GAPURA, Sedulur Jokowi, DutaJokowi, JAMAN dan Maluku Satu Hati.

Budi Arie menjelaskan, dalam acara penutupan nanti, semua tokoh yang masuk ke dalam hasil jajak pendapat Musra sebagai kandidat capres dan cawapres, juga akan diundang untuk hadir.

"Kita undang semua, sesuai arahan Pak Jokowi," tambah Budi Arie.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Musra Panel Barus mengatakan, menurut rencana, akan ada sekitar 20.000-30.000 peserta yang hadir dalam kegiatan Musra terakhir.

Panel menjelaskan bahwa masih ada sejumlah rangkaian Musra yang akan digelar di beberapa provinsi sebelum pelaksanaan Musra terakhir. Antara lain Musra Sumatera Utara, Musra Aceh, Musra Jambi, Musra NTB, Musra Bengkulu dan Musra Kalimantan Timur.

"Itu agenda Musra ke depan. Setelah itu beres Musra menurut saya sudah memenuhi lebih dari 85 persen jumlah provinsi di Indonesia sudah kita gelar pelaksanaannya," ujar Panel pada Rabu (1/3/2023).

"Ini adalah satu ikhtiar bersama kita untuk menegakkan proses demokrasi di negara kita, bahwa rakyat harus terlibat. Bahwa rakyat harus diberi peluang untuk ikut terlibat menentukan arah bangsa ke depan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com