Timbul Tenggelam Isu Penundaan Pemilu, Sikap Jokowi Dulu dan Kini

Beberapa menteri Jokowi lainnya juga menyuarakan usulan serupa yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut saat itu bilang, banyak rakyat yang menginginkan pemilu ditunda. Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Lalu, jajaran kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) juga sempat lantang menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sekian lama gaduh, presiden akhirnya angkat bicara. Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau UUD 1945 menyikapi kekisruhan ini.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Pembelaan Partai Prima Usai Jadi Bulan-bulanan, Tolak Disebut Ingin Tunda Pemilu

Namun demikian, kala itu Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu maupun presiden tiga periode tidak bisa dilarang. Sebab, itu bagian dari demokrasi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi.

Sikap Jokowi itu menuai kritik, bahkan memicu gelombang aksi massa di sejumlah daerah. Pernyataannya dinilai tidak tegas.

Memang, UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi 2 periode.

Namun, para ahli berpandangan, ketentuan tersebut mungkin saja berubah jika dilakukan amendemen konstitusi. Oleh karenanya, Jokowi saat itu justru dianggap menikmati wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Sudah Diputus 2008, MK Dinilai Harus Tolak Gugatan Sistem Pemilu

Akhirnya, awal April 2022, presiden menyentil langsung para menterinya. Dia bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden tiga periode maupun pemilu ditunda.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Presiden pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucap mantan Wali Kota Solo itu.