Komnas HAM Nilai Putusan Penundaan Pemilu Berpotensi Langgar Hak Konstitusi Warga Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang menunda pemilihan umum (pemilu) 2024 berpotensi melanggar hak konstitusi negara.

Sebab, putusan tersebut mengubah regulasi pemilihan umum setiap 5 tahun yang sudah disebutkan dalam konstitusi.

"Kalau menurut kacamata Komnas HAM itu berpotensi melanggar hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara reguler," kata Pramono saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Pramono mengatakan, pemilu telah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E.

Baca juga: KPU Tak Hadirkan Saksi Hadapi Prima di PN Jakpus, Perludem: Pertanyaan Besar

Dari Undang-Undang itu dijelaskan bahwa warga memiliki hak pilih yang digunakan 5 tahun sekali secara reguler.

"Tapi dengan adanya putusan itu, maka hak konstitusional warga negara yang harus dipergunakan setiap 5 tahun sekali itu berpotensi untuk terabaikan," ujarnya.

Tidak hanya itu, putusan PN Jakpus itu juga dinilai melanggar hak rakyat mendapatkan pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi.

Penundaan pemilu, kata Pramono, akan mengakibatkan kekosongan kekuasaan karena masa jabatan presiden habis.

"Nah, pemerintah yang memerintah setelah masa jabatan habis itu tidak terpilih melalui proses yang demokratis, padahal hak rakyat adalah mendapatkan pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi," katanya.

Baca juga: Prima Bantah Dibekingi hingga PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu

Putusan penundaan pemilu bermula dari Prima yang menggugat KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Terkini, Juru Bicara PN Jakpus Zulkifli Atjo mengatakan, putusan gugatan Prima terhadap KPU belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Zulkifli mengatakan, masih banyak ruang bagi pihak tergugat, dalam hal ini KPU, untuk melakukan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi jika tidak sependapat dengan putusan yang telah diketuk oleh majelis hakim tersebut.

Baca juga: KY Bakal Periksa Ketua PN Jakpus Terkait Putusan Penundaan Tahapan Pemilu

"Jadi upayanya itu ada banding, ada kasasi, ini bukan sengketa partai politik ya. Ini adalah sengketa gugatan melawan hukum,” kata Zulkifli saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Kamis malam.

“Saya dengar dalam putusan ini KPU sudah menyatakan banding. Tentu kita akan tunggu putusannya apakah Pengadilan Tinggi DKI sependapat dengan PN Jakarta Pusat kita tunggu lagi," ujarnya lagi.

Kendati demikian, PN Jakpus membantah adanya putusan pengadilan yang memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.

Zulkifli mengungkapkan, amar putusan atas gugatan Prima adalah menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Ajukan Banding Pekan Ini soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu