Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Genap 30 Hari Penyanderaan Pilot Susi Air oleh KKB, Panglima TNI: Sabar, Ini Bukan Operasi Militer

Kompas.com - 09/03/2023, 09:33 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Tawaran itu disampaikan Duta Besar Selandia Baru Y.M Kevin Burnett kepada Yudo Margono saat keduanya bertemu di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (3/3/2023).

Baca juga: Panglima Yudo: Selandia Baru Tawarkan Bantuan Cari Pilot Susi Air, tapi Kami Masih Mampu Selesaikan

Namun, pada akhirnya, keduanya sepakat agar proses pencarian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia bersama aparat TNI-Polri.

“(Pemerintah Selandia Baru) tetap menyerahkan pada kita, mempercayakan pada kita. Dia (Dubes Selandia Baru) menawarkan bantuan, tetapi saya (bilang) masih mampu menyelesaikan,” ujar Yudo, Rabu kemarin.

Yudo mengatakan, pemerintah Selandia Baru juga berpesan agar pembebasan sandera tidak memakan korban, termasuk pilot Susi Air tersebut agar selamat.

“Selandia Baru berharap supaya tidak terjadi celaka terhadap pilotnya,” kata Yudo.

“Dengan pencarian yang kita gelar ini, dia berharap pilot ini selamat. Tentunya apa yang ditawarkan ya sama, diplomasi, dan sebagainya. Tentunya mereka menghadap saya dan saya sampaikan kita tidak diam saja, (tetap) melaksanakan pencarian itu,” ucap Yudo.

Baca juga: Polri: Soft Approach Penyelamatan Pilot Susi Air Terus Diupayakan, Kendalanya Sinyal

Di sisi lain, aparat TNI-Polri juga memperluas wilayah dalam operasi pembebasan pilot Philips.

Kabar terbaru, KKB pimpinan Egianus Kogoya itu berpindah ke Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

“Ada (perluasan pencarian), jadi kita tetap melaksanakan gelar tadi. Jadi sudah kita tempatkan, khususnya di daerah-daerah rawan yang diduga itu tadi (Lanny Jaya),” kata Yudo.

Operasi tak mudah, harus punya tenggat

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyatakan bahwa operasi itu memang tidak mudah dan tidak sederhana.

Fahmi mencontohkan operasi pembebasan peneliti Ekspedisi Lorentz 95 melalui Operasi Mapenduma yang memakan waktu selama empat bulan.

“Jika dihitung sejak penyanderaan dilaporkan pada 8 Januari 1996 hingga operasi pembebasan berhasil dilakukan pada 9 Mei 1996, itu durasinya sekitar empat bulan,” kata Fahmi saat dihubungi, Rabu (8/3/2023) petang.

Fahmi meyakini pemerintah dan aparat terus bekerja dalam operasi pembebasan pilot Susi Air.

Baca juga: Menanti Titik Terang Diplomasi Pembebasan Pilot Susi Air dari KKB

Akan tetapi, Fahmi juga berpesan agar pemerintah mengurangi berita-berita kurang produktif mengenai operasi pembebasan itu.

“Seperti saya katakan sebelumnya, pemerintah memang harus menghindari publikasi atau penyampaian informasi yang kurang produktif, agar tidak justru menghadirkan potensi bahaya dan kegagalan upaya,” ujar Fahmi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com