Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN dan PPP Dianggap Mulai Gelisah, KIB Tak Punya Capres yang Mentereng

Kompas.com - 08/03/2023, 14:23 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar apabila Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menemui jalan buntu terkait capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

Pasalnya, partai-partai yang ada di dalam KIB dinilai sudah mulai jenuh lantaran tak kunjung ada nama besar yang masuk ke KIB.

Adapun KIB sendiri diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"KIB memang dalam banyak hal mengalami kejenuhan dan bahkan titik buntu karena tidak ada capres internal itu yang punya nama mentereng," ujar Adi saat dihubungi, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Jalan Buntu KIB, Golkar Ngotot Airlangga Capres, PPP Minta Realistis

Adi menjelaskan, jika berbicara mengenai sosok capres dengan nama mentereng, maka hanya ada tiga orang, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Di antara ketiga nama tersebut, hanya Ganjar Pranowo yang belum diumumkan secara deklaratif sebagai capres oleh pihak manapun.

"Anies dengan Poros Perubahan ya setidaknya sudah mulai kelihatan ada tiga partai yang sepakat dan setuju. Prabowo Subianto ada Gerindra dan PKB," tuturnya.

"Sorry to say harus kita katakan, KIB sampai saat ini belum kelihatan punya nama mentereng dan punya nama besar," sambung Adi.

Baca juga: PPP Khawatir KIB Mengalami Kebuntuan soal Capres-Cawapres

Walhasil, kata Adi, PAN dan PPP pun mulai bergerak untuk mencari capres yang dianggap memiliki nama besar.

Dalam hal ini, kedua partai tersebut diyakini mendukung Ganjar sebagai capres. Terutama PAN yang sudah buka-bukaan mendukung Ganjar melalui Rakornas beberapa waktu lalu.

Adi melihat hal tersebut membuktikan bahwa PAN dan PPP gelisah di KIB.

"Artinya PAN dan PPP cukup gelisah. Sekalipun mereka itu bikin poros KIB, tapi tentu mereka itu berharap punya jagoan capres yang punya nama besar dan mentereng," terangnya.

Untuk itu, Adi menyarankan agar KIB segera merumuskan nama capres yang akan diusung.

Jika melihat keinginan PAN dan PPP, maka seharusnya KIB mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres 2024.

Baca juga: Soal Penjajakan Koalisi dengan PDI-P, PPP: Enggak Ada Tanda-tanda KIB Akan Bubar

Akan tetapi, seperti diketahui, Golkar selaku partai yang menjadi 'motor' di koalisi terus-terusan ngotot bahwa capres mereka adalah Airlangga Hartarto.

Dalam berbagai lembaga survei, nama Airlangga tidak pernah masuk ke dalam tiga besar capres dengan elektabilitas tinggi.

"Mungkin PAN dan PPP ini melihat data-data survei gitu ya bahwa Ganjar enggak bisa dibantah sebagai orang yang merajai survei sampai saat ini," imbuh Adi.

Kekhawatiran PPP

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy khawatir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengalami kebuntuan terkait penentuan capres-cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kekhawatiran ini juga didasari oleh masih belum bulatnya capres-cawapres pilihan mereka.

"Betul (berpotensi tidak mencapai titik temu). Makanya saat ini partai-partai KIB juga membuka komunikasi dengan parpol-parpol lain," ujar Romahurmuziy saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Golkar Apresiasi PAN yang Munculkan Duet Ganjar-Erick, tapi Kukuh Dukung Airlangga Jadi Capres

Romahurmuziy memaparkan, masing-masing partai di KIB memiliki aspirasinya masing-masing terkait pasangan capres dan cawapres.

Misalnya seperti PAN yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir untuk maju di Pilpres 2024.

Pilihan PAN itu berbeda dengan PPP dan Golkar, di mana PPP baru menentukan cawapres, yakni antara Sandiaga Uno atau Erick, sementara Golkar baru menentukan Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Bisa saja KIB nanti berbeda aspirasi ujungnya soal capres dan cawapres," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com