Pimpinan DPR: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Harusnya Bisa Dihindari, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara (Jakut), seharusnya bisa dihindari.

Akan tetapi, karena kebakaran itu sudah terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam, maka kini evaluasi terhadap insiden tersebut perlu dilakukan.

"Yang pertama kita ucapkan duka cita yang mendalam untuk korban dan keluarganya. Ya kejadian yang seharusnya bisa kita hindari. Namun, karena sudah terjadi, memang sebaiknya kita adakan evaluasi-evaluasi," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Dasco mengatakan, Komisi VII DPR akan memanggil pihak PT Pertamina (Persero) dalam rangka melakukan evaluasi.

Baca juga: Dua Perintah Jokowi Setelah Depo Pertamina Plumpang Kebakaran

Ia mengungkapkan, Komisi VII DPR selaku mitra Pertamina ingin mendengarkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya terjadi terkait kebakaran depo di Plumpang tersebut.

"Saya dengar juga Komisi VII akan mengadakan kunjungan ke lapangan yang Insya Allah akan diadakan pada waktu dekat," katanya.

Sementara itu, Dasco mengatakan, yang berhak mengevaluasi direksi PT Pertamina adalah Menteri BUMN Erick Thohir.

Namun, DPR akan memberi masukan kepada Erick Thohir.

"Ya masalah evaluasi mengevaluasi direksi itu tentunya kewenangan dari Menteri BUMN, yang mungkin nanti dalam evaluasi-evaluasi bersama mitra kerja atau bersama Komisi VII juga akan mendapatkan masukan dari Komisi VII," ujar Dasco.

Baca juga: Sejarah Depo Pertamina Plumpang, Sudah Ada Sebelum Ramai Permukiman Warga

Arahan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui sebelumnya memberikan dua instruksi usai kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang.

Pasalnya, peristiwa tersebut menyebabkan 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini.

Ditambah lagi, merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.

Presiden yang sempat mengunjungi posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu, sempat menyampaikan belasungkawa kepada para korban.

"Saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini," ucap Presiden.

Baca juga: Depo Pertamina Tak Perlu Direlokasi, Pengamat: Sudah Sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985

Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang.

Secara khusus, Presiden menekankan perintahnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (pj) Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," kata Jokowi.

"Terutama, karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ujarnya lagi.

Menurut Jokowi, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina.

Namun, ia menyerahkan keputusan tersebut diambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat.

"Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan (pj) Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," kata Jokowi.

Baca juga: BPN Jakut Cari Tau Siapa Pemilik Lahan Sekitar Depo Pertamina Plumpang

Jokowi juga mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dan TBBM Pertamina Plumpang selebar 50 meter.

Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar.

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," ujar Jokowi.

Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Jokowi juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dievaluasi dan diaudit.

"Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu," kata Jokowi menegaskan.

Baca juga: Tolak Direlokasi, Warga Tanah Merah: Pertamina Saja yang Pindah ke Laut