Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Jadi Tokoh Pemajuan HAKI, Megawati Raih Penghargaan dari Kemenkumham

Kompas.com - 01/03/2023, 15:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri meraih penghargaan sebagai tokoh pendorong pemajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.

Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hari ini, Rabu (1/3/2023).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, penghargaan ini diberikan berkaitan tugas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Ibu Megawati sebagai penggagas awal BRIN, mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri,” kata Yasonna dalam keterangan yang diterima, Rabu.

Baca juga: [HOAKS] Foto Puan Maharani dan Megawati Main Judi Slot

Yasonna menjelaskan, penghargaan itu sudah sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN bahwa Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah mempunyai tugas memberi arahan kepada Kepala BRIN.

Megawati, lanjut Yasonna, memberikan arahan merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan invensi serta inovasi yang menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Guru Besar Ilmu Kriminologi PTIK itu melanjutkan, Megawati merupakan tokoh yang aktif menginisiasi dan mendorong berbagai kalangan, termasuk para kepala daerah untuk dapat mendukung pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui pembuatan Peraturan Daerah terkait KI.

Hal itu diyakini dalam rangka memajukan potensi daerah melalui KI.

“Beliau secara konsisten, aktif menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” beber Yasonna.

Baca juga: Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan soal Ibu-ibu Pengajian, FX Rudy: Tak Ada Kesan Melecehkan

 

 

Menerima penghargaan, Megawati pun turut menyampaikan pentingnya pelindungan KI untuk masa depan Indonesia.

Pelindungan KI, kata Megawati, akan membawa manfaat besar pada pelindungan kekayaan semua sumber daya Indonesia, khususnya dalam menyongsong 100 tahun Republik Indonesia pada 2045.

“Kenapa saya terus bicara tentang kekayaan intelektual? Karena ini semakin penting ke depan. Saya selau bilang pada Pak Presiden, ini berkaitan dengan tahun emas 2045,” ungkap Presiden ke-5 RI tersebut.

Ketua Umum PDI-P ini juga mengingatkan agar para peneliti berkolaborasi untuk mencapai tujuan memajukan riset dan inovasi nasional.

Sebab, lanjut Megawati, dalam menyongsong 2045, kesadaran akan pemanfaatan dan pelindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi salah satu modal penting.

Baca juga: Hasto Jelaskan Alasan Megawati Kerap Ingatkan Para Ibu Harus Perhatikan Anaknya

Menurutnya, kekayaan intelektual juga bisa menjadi salah satu penambah perekonomian negara.

“Seperti Hak atas Kekayaan Intelektual ini, seluruh hal strategis itu harus milik negara, keuntungan untuk negara, begitu juga perorangan,” tutur dia.

Sebagai informasi, penyerahan penghargaan kepada Megawati dilakukan seusai acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkumham dengan BRIN.

Turut hadir dalam acara, yakni Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN Sri Mulyani Indrawati, serta Kepala BRIN Laksana Tri Handoko beserta jajaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com