Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/03/2023, 15:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang paling diinginkan berdasarkan Musyawarah Rakyat (Musra) Papua Barag yang digelar 25 Februari lalu.

Ketua Pelaksana Musra Panel Barus mengatakan, dari 1.776 peserta Musra Papua Barat yang melakukan voting, sebanyak 367 di antaranya memilih Moeldoko.

"Moeldoko mendapatkan 367 suara (31,21 persen). Di nomor dua capres paling diinginkan ada Mahfud MD yang didukung 112 peserta Musra (9,52 persen)," ujar Panel dalam konferensi pers hasil Musra di kawasan Sudirman, Rabu (1/3/2023).

Musra Papua Barat digelar pada 25 Februari lalu.

Baca juga: Hasil Musra Papua Barat: Airlangga Jadi Capres Paling Diinginkan, Ganjar Pranowo Nomor Dua

Adapun Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres untuk Pemilu 2024.

Panel melanjutkan, Arsjad Rasjid berada di urutan ketiga cawapres paling diinginkan, yakni meraih dukungan 108 suara (9,18 persen).

Di peringkat keempat ada Penjabat (pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang meraih dukungan 102 peserta Musra (8,67 persen).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi cawapres paling diinginkan urutan kelima, yakni didukung 96 peserta Musra (8,16 persen).

"Sandiaga Uno ada di urutan keenam dengan 61 suara (5,19 persen). Posisi ketujuh ada Andika Perkasa yang didukung 53 peserta Musra (4,51 persen)," ungkap Panel.

Baca juga: Setelah Sulawesi Tenggara, Musra Bakal Digelar di 11 Provinsi Lain dan Ditutup di Jakarta

Selanjutnya ada Menteri BUMN Erick Thohir menjadi cawapres urutan kedelapan yang paling diinginkan oleh peserta Musra Papua Barat.

Erick meraih 45 suara peserta Musra (3,82 persen).

"Kemudian ada Puan Maharani meraih 38 suara (3,32 persen) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meraih 35 sura (2,98 persen)," tutur Panel.

Adapun sejumlah nama tokoh lainnya meraih total dukungan 158 suara (13,44 persen).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Nasional
2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

Nasional
Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Nasional
PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

Nasional
Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Nasional
Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Nasional
Mahfud: Laporan Satgas TPPU Hasilkan Tersangka, Nilai Dugaan Pencucian Uang Capai Rp 25 T

Mahfud: Laporan Satgas TPPU Hasilkan Tersangka, Nilai Dugaan Pencucian Uang Capai Rp 25 T

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com