Wapres: Jangan sampai Hoaks Jadi Alat Adu Domba KKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar jangan sampai kabar bohong atau hoaks dijadikan alat oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk menciptakan kekacauan di Papua.

Hal ini ia sampaikan merespons kerusuhan di Wamena pada pekan lalu yang dipicu oleh adanya kabar hoaks soal penculikan anak.

"Jangan sampai hoaks ini kan dijadikan alat untuk mengacaukan keadaan, mengadu domba oleh KKB, oleh karena itu ini harus diantisipasi ke depan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Solo, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Susi Air: Kalau KKB Minta Senjata sebagai Syarat Pelepasan Pilot, Kita Punyanya Pistol Air

Ma'ruf mengatakan, pemerintah dan aparat setempat mesti mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi kabar bohong.

"Ini memang kita menghadapi masyarakat Papua yang mudah terprovokasi, harus ada langkah-langkah," ujar Ma'ruf.

Di sisi lain, aparat mesti mengusut pihak-pihak yang menyebarkan hoaks untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu, aparat diminta untuk tetap waspada guna mencegah jatuhnya korban bila kerusuhan serupa kembali terjadi.

"Pengamanan harus diperkuat, jangan sampai ada daerah-daerah yang kosong yang tidak terkendali, dan jangan sampai ada masyarakat eksodus dari satu daerah ke daerah yang lain karena merasa tidak aman," kata Ma'ruf.

Baca juga: 12 Orang Tewas dalam Kerusuhan Wamena, Kapolda Janji Transaparan, 16 Polisi Diperiksa Propam

Adapun kerusuhan massa di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya terjadi pada Kamis (23/2/2023) dan menewaskan 12 orang.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, kerusuhan tersebut dipicu hoaks terkait penculikan anak.

Menurut Fakhiri, sebelum kerusuhan pecah, polisi berupaya mencegah warga yang main hakim sendiri.

"Kericuhan di Wamena dipicu hoaks atau isu yang tidak benar tentang penculikan anak di bawah umur," kata Fakhiri di Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/2/2023).

"Hal inilah yang direspons Polres Jayawijaya untuk menghentikan aksi main hakim sendiri sesuai instruksi saya untuk menindaklanjuti isu yang tidak benar yang beredar di tengah masyarakat. Akan tetapi situasi yang terjadi malah berbalik," ujar Fakhiri.