Koalisi Sipil Minta Anggota KPU yang Terbukti Curang Diberhentikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih berharap, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian pada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terbukti melanggar kode etik terkait dugaan kecurangan tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Sejauh ini, DKPP telah dua kali menggelar sidang untuk perkara dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Buat apa kita memelihara atau membiarkan kalau ada penyelenggara yang melakukan kecurangan,” kata perwakilan koalisi dari NETGRIT, Hadar Nafis Gumay, kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Eks komisioner KPU RI itu menegaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 masih panjang, meskipun pemungutan suara berjarak tidak sampai satu tahun lagi.

Baca juga: Koalisi Sipil Sampaikan Petisi 10 Ribu Tanda Tangan ke DKPP, Desak Usut Dugaan Kecurangan KPU

Oleh karena itu, menurutnya, penyelenggara pemilu harus merupakan orang yang jujur dan berintegritas.

Hadar berharap, DKPP tidak menjatuhkan sanksi yang ringan hanya karena tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 sudah berlalu, seandainya anggota KPU itu memang terbukti terlibat dalam kecurangan.

“Ini sangat serius. Mana bisa penyelenggara membalik mengubah begitu saja. Penyelenggara harus bergerak atau bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Jadi, kalau ada yang tidak memenuhi syarat, (harus jujur dinyatakan) TMS (tidak memenuhi syarat). Kalau ada yang memenuhi syarat, MS (memenuhi syarat),” ujar Hadar.

"Tidak boleh mengubah apa yang ada di lapangan," katanya melanjutkan.

Baca juga: KPU Rancang Surat Suara Model Proporsional Terbuka untuk Pemilu 2024, Anggaran Rp 803 M

Perkara ini sebelumnya diadukan anggota KPU Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Jeck Stephen Seba, pada 21 Desember 2022, lewat kuasa hukumnya: Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.

Para kuasa hukum ini berafiliasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.

Sembilan teradu adalah jajaran penyelenggara pemilu di KPU Sulawesi Utara dan Kabupaten Sangihe diduga mengubah status TMS menjadi MS dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan.

Perubahan ini diduga melibatkan rekayasa data berita acara dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dalam kurun waktu 7 November sampai dengan 10 Desember 2022.

Sembilan teradu ini terbagi atas beberapa kategori.

Baca juga: Bawaslu Sebut Perlu Ada Aturan Khusus soal Politik Identitas, Lagi Dibahas KPU

Kategori pertama, jajaran komisioner KPU Sulawesi Utara, terdiri dari Meidi Yafeth Tinangon selaku ketua serta Salman Saelangi dan Lanny Anggriany Ointu sebagai anggota.

Kategori kedua, dari kesekjenan KPU Sulawesi Utara, yaitu Lucky Firnando Majanto selaku sekretaris dan Carles Y. Worotitjan sebagai kepala bagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi, humas, hukum, dan SDM.