Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata KPK Soal Harta Rafael Alun Trisambodo: Belum "Nyambung" Profilnya dan Akan Minta Klarifikasi

Kompas.com - 24/02/2023, 07:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut angkat bicara soal kekayaan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo yang disorot oleh warganet di media sosial.

Pasalnya, ayah dari Mario Dandy Satrio, tersangka kasus penganiayaan terhadap David, anak Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor itu, mempunyai harta yang fantastis.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan yang dilaporkan Rafael diketahui jumlahnya mencapai Rp 56,1 miliar.

Baca juga: Profil Lengkap Rafael Trisambodo, PNS Pajak Berharta Rp 56 Miliar

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, harta kekayaan yang tercatat di LHKPN itu belum sesuai dengan profil Rafael.

"Komentar saya (tentang kekayaan) Rp 50 miliar ya, soal gede enggak gede, enggak penting, tapi yang penting profilnya, sementara ini belum nyambung profilnya," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Pahala menyatakan, besarnya kekayaan yang dimiliki oleh pejabat sesungguhnya bukan sebuah masalah karena nyatanya banyak pejabat yang hartanya mencapai ratusan miliar.

Namun demikian, ia menekankan, harta yang tercatat di dalam LHKPN semestinya sesuai dengan profil atau jabatan yang disandang oleh seorang pejabat.

"Kalau dibilang gede atau enggak, bukan itu poinnya, poinnya nyambung enggak dengan profilnya, ini eselon III. Kalau digabung-gabung gajinya segala macam sama penghasilan lain gitu nyambung apa enggak?" ujar Pahala.

Baca juga: KPK Akan Minta Klarifikasi Soal Kekayaan Pegawai Pajak Rafael Alun Trisambodo

Pahala melanjutkan, kekayaan fantastis seorang pejabat juga bisa saja berasal dari warisan peninggalan orangtuanya.

"Kalau profilnya match, enggak apa-apa. Misalya, bapaknya memang sultan di mana tahu yang warisannya segede-gede gaban gitu, ada juga pejabat yang kayak gitu," ujar Pahala.

Dia menambahkan, selain dari warisan, harta yang jumlahnya fantastis bisa saja berasal dari hibah baik yang dengan maupun tanpa akta.

Oleh karena itu, KPK telah bergerak untuk memeriksa asal-usul harta yang dimiliki Rafael.

Pahala menyebutkan, KPK juga akan meminta klarifikasi Rafael mengenai kekayaan yang dimilikinya.

"Kalau kita lihat kebanyakan (hibah) enggak pakai akta, kita undang dia klarifikasi, 'lu dapat dari mana sih kok baik-baik banget orang sama lu'," ujar Pahala.

Baca juga: Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Siap Diperiksa soal Harta Rp 56,1 Miliar

Pahala juga tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja ada harta milik Rafael yang belum tercatat di dalam LHKPN.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com