Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ditaksir" Jadi Capres PPP, Sandiaga Uno Mau Minta Arahan Prabowo dan Jokowi

Kompas.com - 24/02/2023, 06:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku ingin meminta pandangan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terkait keinginan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk meminang dirinya jelang Pemilu 2024.

Hal itu ia ungkapkan dalam program talk show GASPOL! Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

"Saya juga baru mendengar dari Pak Mar (Mardiono). Ini poin yang nanti saya ingin dapatkan arahan juga dari Pak Prabowo," ujar Sandiaga.

"Karena kalau Pak Mar menyampaikan itu tentunya harus kita apresiasi," ia menambahkan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar, Sandiaga, dan Ridwan Kamil Tiga Teratas di Bursa Cawapres Anies

Sandiaga mengatakan bahwa pembicaraan dengan Prabowo perlu dilakukan karena bagaimanapun Menteri Pertahanan itu adalah pimpinan partainya.

Di Gerindra, Sandiaga berstatus sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.

Ia juga mengaku bakal berkoordinasi dengan Presiden RI Joko Widodo karena Sandiaga berstatus sebagai pembantu presiden dalam Kabinet Kerja.

"Jadi harus tentunya dikoordinasikan memastikan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan diarahkan oleh pimpinan," ungkap eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar dan Sandiaga Seimbang di Bursa Cawapres Prabowo


Sandiaga mengaku belum tahu apa yang akan ia kerjakan pada Pemilu 2024 nanti, apakah ia akan kembali maju sebagai kandidat calon presiden atau calon wakil presiden.

Ia menyebutkan bahwa kandidat yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 adalah ranah pimpinan partai politik.

"Saya percaya sekali para pimpinan nanti akan mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara," ucap Sandiaga.

Sebelumnya diberitakan, Mardiono mengungkapkan alasannya ingin mengajak Sandiaga bergabung ke PPP dan mengusungnya sebagai calon presiden (capres).

Pertama, menurut Mardiono, Sandiaga Uno dianggap sebagai figur yang berpengalaman memimpin organisasi.

Baca juga: Sandiaga Uno Ungkap Hubungan Spesialnya dengan PPP

“Pak Sandi track record-nya pernah memimpin organisasi-organisasi seperti Hipmi DKI Jakarta, panjang, lah,” ujar Mardiono pada Kompas.com, Senin (20/2/2023).

Kedua, pengalaman politik Sandiaga dianggap cukup mumpuni ketika berkontestasi dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

“Waktu menjadi calon wakil gubernur DKI cukup mendapatkan suara besar. Kemudian, ketika mendampingi Pak Prabowo jadi wakil presiden juga mendapatkan suara yang besar,” katanya.

Pencapaian itu, kata Mardiono, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah berinvestasi cukup lama pada Sandiaga Uno.

Oleh karenanya, PPP ingin mendorong Sandiaga mengikuti Pilpres 2024.

Baca juga: Sandiaga: Sejarah Berpolitik Saya 99 Persen Nempel Pak Prabowo

 

“Harus kita itu, kemudian kita harus mengawal nanti ke depan agar tokoh-tokoh ini terus bisa didorong untuk menjadi bagian kancah kompetisi itu, untuk pemilu itu. Ya begitu cara kami memandang Pak Sandi,” ujarnya.

Di sisi lain, Mardiono mengaku tak berkeberatan jika Sandiaga tak jadi bergabung dengan PPP dan tetap menjadi kader Gerindra.

PPP, katanya, membuka peluang untuk mengusung figur di luar partainya untuk menjadi capres.

Namun, PPP tetap ingin mengirimkan kadernya sendiri untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024.

“Tentu kami harus mengharmonisasikan di internal PPP bahwa setiap parpol pasti menginginkan kadernya ada yang tampil di kancah nasional untuk ditawarkan pada rakyat,” kata Mardiono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com