Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Sebut AHY Lebih dari Pantas, Sinyal Restu Jadi Cawapres Anies?

Kompas.com - 23/02/2023, 08:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

"Artinya, pasangan Anies-AHY merupakan win-win solution dalam negosiasi antara Nasdem dan Demokrat," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Untuk diketahui, Surya Paloh bertemu dengan AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2/2023). Usai pertemuan itu, Surya Paloh mengatakan, AHY layak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan.

“Kalau ditanya pantas, sekali lagi saya katakan, lebih dari pantas,” kata Surya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: AHY Mengaku Keputusan Mendukung Anies Diambil Setelah Konsultasi dengan SBY

Namun, Surya mengungkapkan, AHY pun tidak keberatan jika tidak dipilih menjadi calon RI-2 pendamping Anies.

“Ketika apa yang saya pahami bagi seorang AHY, cawapres boleh, enggak cawapres juga boleh. Itu pemahaman saya, mudah-mudahan saya yakin tidak salah,” ucapnya.

Surya pun menegaskan bahwa penentuan cawapres tetap berada di tangan Anies.

Sebagaimana diketahui, sejak awal Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024. Saat itu, Nasdem menyatakan bahwa perihal cawapres sepenuhnya diserahkan ke Anies.

Dalam perjalanannya, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan dukungan buat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu tampil sebagai calon RI-1.

Sejak lama, Nasdem, Demokrat, dan PKS telah berencana membentuk kongsi bernama Koalisi Perubahan, namun hingga kini belum juga resmi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com