Megawati Jadi Ketua Umum Parpol Terpopuler, Ini Kiprah Politiknya Bersama PDI-P

Jelang akhir Juli 1996, isu perebutan DPP PDI menguat. Puncaknya, 27 Juli 1996 terjadi tragedi kelam di kantor DPP PDI yang lantas dikenal sebagai peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.

Saat itu, aksi bentrok antara kubu Megawati dan Soerjadi tak terhindarkan. Kerusuhan pecah dengan massa yang saling lempar batu dan paving block, hingga aksi bakar membakar.

Dalam peristiwa tersebut, aparat menangkap setidaknya 171 orang yang diduga melakukan perusakan dan pembakaran. Rinciannya, 146 massa pendukung Megawati dan oknum lainnya, lalu 25 orang pendukung Soerjadi.

Menurut kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 5 orang tewas dalam kerusuhan ini. Lalu, 149 orang luka-luka, 23 hilang, dan 136 ditahan.

Dari PDI ke PDI-P

Dua tahun berselang tepatnya setelah Soeharto lengser, Megawati dikukuhkan sebagai ketua umum PDI periode 1998-2003 melalui Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Mega lantas mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDI-P) tepat 14 Februari 1999.

Laporan Harian Kompas yang terbit pada 15 Februari 1999 menyebutkan, saat deklarasi itu Megawati disambut 200.000 simpatisannya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P 22,9 Persen, Gerindra 14,3 Persen dan Golkar 9 Persen

Pada Pemilu 1999, popularitas PDI-P meroket dan berhasil menjadi pemenang dengan mengantongi sekitar 36,6 juta suara pemilih.

Saat itu, Megawati dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Dua tahun berselang tepatnya 23 Juli 2001, dia berhasil naik ke tampuk kekuasaan tertinggi RI-1, menggantikan Gus Dur yang dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR RI.

Mega pun menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Ia memimpin pemerintahan tanah air bersama Hamzah Haz hingga tahun 2004, sebelum akhirnya digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla.

Hingga kini, nama Megawati masih cemerlang sebagai ketua umum PDI-P, partai penguasa pemerintahan selama dua periode belakangan.