Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Kian ‘Menjauh’ Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres

Kompas.com - 20/02/2023, 05:47 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan PDI-P dan Partai Nasdem kian berjarak usai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipilih Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Kerenggangan mulai tampak beberapa hari setelah Anies dideklarasikan sebagai capres dari Nasdem. Itu bermula dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut 'biru' lepas dari koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah. Saat itu, Hasto menganggap Nasdem tak lagi solid karena telah memiliki capres sendiri.

Baca juga: Sinyal Penolakan PDI-P soal Pertemuan Megawati dan Surya Paloh...

Belakangan, Surya tampak mencoba membenahi komunikasi antara PDI-P dan Nasdem, dengan mengatakan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Saya pikir keinginan untuk itu sih ada saja. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?” ucap Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Namun demikian, dinamika politik terbaru menunjukan sebaliknya, PDI-P justru semakin menunjukkan resistensi terhadap Nasdem, yang sejak 2014 menjadi mitranya, mengusung dan memenangkan Presiden Joko Widodo.

Tutup pintu kerja sama dengan Koalisi Perubahan

Politisi PDI-P Masinton Pasaribu menyatakan, pihaknya terbuka dengan koalisi parpol yang telah terbentuk, kecuali Koalisi Perubahan.

Baca juga: Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kalau Dialog soal Capres-Cawapres, sepertinya Ada Perbedaan

Adapun Koalisi Perubahan tengah dijajaki oleh tiga parpol yakni Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Alasannya, Masinton menganggap semangat yang diusung bakal Koalisi Perubahan tak relevan, karena telah perubahan di bidang pembangunan selama ini telah diwujudkan oleh Jokowi serta parpol koalisi pemerintah.

“Ini memang berjalan di rel perubahan. Banyak hal yang kita tadinya di republik ini kita tidak lihat, dan tidak kita rasakan, kali ini kita rasakan, pembangunan,” ujar Masinton dalam diskusi Koordinat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Hasto: PDI-P Sudah Rebound di Banten

Ia lantas mempertanyakan apa lagi yang perlu diubah dari perubahan yang telah diwujudkan. Bagi Masinton, perubahan itu saat ini justru sudah berjalan, dan mesti dipertahankan.

“Kalau PDI-P bergabung dengan teman-teman yang mau ubah rumahnya, apa lagi yang mau kita ubah?” sebut dia.

Beda pandangan capres

Hasto pun menanggapi keinginan Surya ingin bertemu Jokowi. Ia menyatakan, partai banteng terbuka berkomunikasi dengan Nasdem, asalkan, tidak membahas soal capres, dan cawapres.

"Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dalam konteks capres-cawapres, sepertinya ada perbedaan," kata Hasto kepada wartawan ditemui di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Baca juga: PDI-P Tutup Pintu dengan Bakal Koalisi Perubahan, Nasdem: No Problem

Ia menuturkan, ada perbedaan pandangan soal figur capres antara PDI-P dengan Nasdem. Menurutnya, Nasdem telah memilih Anies yang kerap dianggap sebagai antitesis Jokowi.

Sementara PDI-P, sesuai pernyataan Megawati, bakal memilih kadernya sendiri untuk memperebutkan kursi RI-1 pada 2024.

"Nasdem kan kemudian telah mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem, kemudian Bu Megawati Soekarnoputri dalam pidato ulang tahun partai menegaskan calon presiden dari partai PDI-P berasal dari kader partai," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com