Strategi Kementerian KP Amankan Sektor Perikanan dari Ancaman Resesi Global

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) berupaya mengamankan sektor perikanan dari ancaman resesi global dengan berbagai strategi yang telah disiapkan.

Strategi tersebut, yakni mengoptimalkan pasar perikanan domestik dan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang berpeluang menjadi pengimpor produk perikanan Indonesia.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan, strategi penguatan pasar di dalam maupun luar negeri sangat diperlukan untuk menjaga sektor perikanan tetap menggeliat. Sektor ini terus tumbuh meski situasi global tengah sulit.

“Tahun ini memang penuh tantangan dan ketidakpastian. Maka dari itu, kami di Kementerian KP telah menyiapkan strategi khusus untuk memastikan sektor perikanan tetap aman bahkan bisa tumbuh,” ungkap Doni dalam keterangan persnya, Selasa (21/2/2023).

Hal itu disampaikan oleh Doni Ismanto dalam talkshow Bincang Bahari Mengupas Peta Sektor Kelautan dan Perikanan di Tengah Ancaman Resesi yang berlangsung secara hybrid dari Media Center Kementerian KP, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kawal Program Ekonomi Biru, Kementerian KP Gelar 2 Pelatihan untuk Nelayan

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian KP Erwin Dwiyana menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penyerapan produk perikanan di pasar domestik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

Diketahui, penyerapan produk perikanan pada 2021 sebanyak 12,66 juta ton yang kemudian tumbuh menjadi 13,11 juta ton pada 2022.

Adapun komoditas utama yang paling banyak diincar masyarakat adalah tilapia lele dan bandeng untuk budi daya perikanan, serta tongkol, tuna, cakalang, kembung, dan teri untuk produk perikanan tangkap.

“Apabila dilihat peluang dan ketika resesi mungkin terjadi di beberapa negara utama, kami harus melirik pasar dalam negeri. Sebab, penyerapan produk perikanan dalam negeri terus mengalami peningkatan dan resesi (kemungkinan) tidak terjadi di Indonesia,” jelas Erwin sebagai narasumber dalam talkshow tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023, lanjut Erwin, diproyeksikan mengalami penurunan hampir di seluruh negara.

Pasalnya Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Uni Eropa tengah mengalami inflasi. Negara-negara ini merupakan pasar perikanan terbesar Indonesia.

“Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri pada sektor perikanan. Namun, kami meminta masyarakat untuk tidak khawatir, karena Indonesia memiliki banyak produk perikanan yang dapat ditawarkan di pasar lokal maupun internasional,” ujar Erwin.

Baca juga: Wujudkan Ekonomi Biru, Kementerian KP Gandeng Seychelles Tingkatkan Kualitas SDM KP

Ia menjelaskan, Indonesia hampir memiliki semua komoditas perikanan dunia. Hal ini menjadi comparative advantage bagi negara. Artinya, ketika terjadi masalah di pasar tujuan utama, Indonesia membuka pasar baru seperti Australia.

“Selain itu, ada juga Korea Selatan (Korsel), serta Arab Saudi dengan captive market jemaah haji. Diharapkan, pada April 2023 kita bisa melakukan ekspor untuk memenuhi katering haji jemaah Indonesia,” kata Erwin.

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID Food Dirgayuza menilai, ancaman resesi global turut membawa peluang, khususnya bagi pengembangan sektor perikanan dalam negeri.

“Permintaan yang tinggi pada produk perikanan dalam dua tahun terakhir harus mampu dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan baik,” ujar Dirgayuza.

Maka dari itu, Dirgayuza mengatakan, ID Food melalui anak usahanya melakukan inovasi-inovasi dalam memasarkan produk perikanan ke tengah konsumen dengan terus mengedepankan teknologi.

Baca juga: Kementerian KP Gencarkan Pendampingan Usaha, dari Produksi hingga Pemasaran

Sebab, hal itu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli produk perikanan dan menjamin produk yang dijual memiliki kualitas tinggi.

“Ada tantangan yang perlu dihadapi tahun 2023, salah satunya adalah resesi. Kemudian muncul tantangan regulasi atau perubahan regulasi, dorongan regulasi ke hilirisasi produk ekspor, perubahan iklim, pandemi untuk komoditas, khususnya perikanan budi daya seperti udang, pembiayaan, dan adanya perang. Enam permasalahan ini merupakan perfect storm bagi pelaku usaha,” ucap Dirgayuza.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kata Dirgayuza, pembiayaan atau permodalan memang menjadi bagian penting dalam menjalankan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Oleh karena itu, untuk UMKM sektor perikanan, selain mendapatkan bantuan berupa permodalan yang diberikan oleh Kementerian KP melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), perlu adanya juga uluran bantuan dari perbankan,” kata Dirgayuza.

Assistant Vice President Government Program Division of Small Business and Program BNI Chandra Bagus Sulistyo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tiga strategi untuk menjaga geliat ekonomi nasional di tengah ancaman resesi melalui ekstensi UMKM.

Adapun tiga strategi tersebut, yakni membangun ekosistem, klasterisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan digitalisasi.

Baca juga: Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

“Kontribusi di semua sektor usaha didominasi oleh UMKM yang menjadi mesin penggerak dan sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang UMKM, salah satunya di sektor perikanan. Produktivitas perikanan Indonesia cukup bagus, hanya berada di bawah China,” ujar Chandra.

“Nilai ekspor kita tinggal di perikanan. Sedangkan, negara tujuan beragam dan berbagai macam produk di ekspor. Hal ini menjadi potensi yang harus terus dikembangkan, meskipun saat ini masih mendapat ancaman resesi,” tambahnya.

Sementara itu, Chief Sustainability Officer Aruna Utari Octavianty mengakui pentingnya dalam melakukan optimalisasi pasar perikanan dalam negeri di tengah ancaman resesi saat ini.

Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian akibat penerimaan dan pembayaran yang lebih lama dari negara tujuan ekspor.

“Karena permasalahan ekonomi global membuat banyak negara memindahkan risiko mereka kepada negara yang melakukan ekspor. Negara-negara yang terlibat konflik atau perang kemudian berpengaruh pada suku bunga negara. Maka dari itu, perlu dipastikan untuk berhati-hati dalam menggunakan dana atau uang yang berputar,” ujar Aruna.

Untuk memindahkan risiko itu, lanjut Aruna, mereka memberikan risiko untuk menampung barang-barang lebih lama dan membayar lebih lama untuk dipindahkan kepada para supplier, contohnya perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor.

“Ini tentu akan menjadi hal yang berisiko dan berbahaya, sehingga perusahaan Indonesia harus lebih selektif dalam memilih dan mencari pembeli. Itulah kenapa perlu untuk menciptakan demand atau kebutuhan konsumsi ikan di negara sendiri itu menjadi hal yang menarik,” kata Aruna.