Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jika Ingin Menang Pilpres, Anies Harus Geser dari "Sayap Kanan" ke "Tengah"

Kompas.com - 17/02/2023, 14:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Anies Baswedan mesti mengubah strategi politik jika ingin memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Umam, Anies harus mulai bergeser dari area politik "sayap kanan" ke "poros tengah".

"Ke depan, jika ingin menang, Anies harus segera menggeser persepsinya dari kutub 'kanan' ke 'tengah'," kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Anies: 5 Tahun Tugas di Jakarta, Ada Bukti Saya Pakai Politik Identitas?

Umam menyarankan Anies lebih tegas mewanti-wanti barisan pendukungnya supaya disiplin, tidak menggunakan politik kebencian dan politik identitas menuju pemilu.

Seandainya barisan pendukung Anies masih mencoba menjual narasi tersebut, hal itu justru bisa berbalik sebagai amunisi tajam bagi kompetitor untuk menghantam mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Alih-alih menguatkan dan mengonsolidasikan basis swing voters dan undecided voters, narasi politik identitas itu justru akan mendegradasi legitimasi politik pihak yang didukung," ujar Umam.

Namun demikian, menurut Umam, Anies tampaknya sudah sadar betul akan tantangan itu.

Oleh karenanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut berulang kali menyinggung ihwal bahaya politik identitas dalam safari politiknya di Sumatera dan Jawa.

"Ketegasan Anies untuk mendisiplinkan barisan pendukungnya akan berpengaruh pada seberapa efektif ia bisa menetralisir tudingan 'kanan-konservatif' yang belakangan mulai dimunculkan oleh lawan dan kompetitor politiknya," kata Umam.

Umam menambahkan, menuju Pemilu 2024, politik identitas tetap berpeluang digunakan sejumlah pihak. Sebab, politik identitas merupakan strategi yang sangat murah dan efektif untuk memobillisasi dukungan politik.

"Namun jika literasi politik masyarakat kian menguat, rakyat sudah merasa lelah untuk dibentur-benturkan, maka narasi politik identitas akan berubah menjadi strategi yang ahistoris dan tidak lagi relevan," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan menjawab perihal narasi politik identitas yang selama ini melekat ke dirinya. Anies mengamini bahwa label tersebut melekat sejak dirinya berlaga pada Pilkada DKI 2017.

"Saya pakai pengalaman saja. Ketika Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua ditempelkan, apa pun nama labelnya," kata Anies saat menjawab pertanyaan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Dukung Anies Capres, Amien Rais Doakan Prabowo jadi Presiden

Menurut Anies, berbagai label yang dilekatkan kepadanya itu hanya untuk menciptakan persepsi publik terhadap dirinya.

Ia justru menantang pihak yang selama ini menudingnya untuk membuktikan perihal politik identitas tersebut.

"Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan, sesudah berjalan lima tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan (politik Identitas) menemukan pembuktiannya?" kata Anies.

"Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya dan ternyata memang tidak ditemukan, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal demi akal sehat kita semua," tuturnya.

Adapun Anies telah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem sejak awal Oktober 2022 lalu. Belakangan, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan dukungan buat Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com