Amien Rais Usul ke KPU Parpol Boleh Awasi Penghitungan Suara Saat Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya akan mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar partai politik (parpol) boleh mengirim perwakilannya masing-masing saat penghitungan suara pemilihan umum (pemilu).

Hal tersebut Amien usulkan usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

"Jadi nanti Partai Ummat akan mengusulkan ke KPU pusat bahwa masing-masing parpol harus ada wakilnya yang ikut menghitung. Jadi yang kemarin itu lucu skali, kita enggak boleh ikut menghitung," ujar Amien dalam jumpa pers di lokasi.

Amien mengindikasikan mereka tak bisa memercayakan penghitungan suara begitu saja kepada KPU.

Sebab, Amien mencurigai ada banyak manipulasi ataupun hal-hal yang tidak objektif di KPU.

Baca juga: Cerita Amien Rais yang Tak Bisa Menghubungi Prabowo Subianto...

"Sehingga, kita ingin semua partai yang ikut itu memberikan satu wakilnya yang paham IT untuk ikut menghitung," tutur dia.

Amien kemudian mengingatkan kembali asas-asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil).

Menurut dia, apabila terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, maka pemilu yang dilaksanakan tidak ada gunanya.

Amien berharap KPU bisa menerima usulannya ini.

Baca juga: Amien Rais Tolak Dampingi Anies di Pilpres 2024: Saya Sudah Tua

"Nah kemudian juga nanti kita ini sudah memiliki kelengkapan. Seperti kita Partai Ummat ini di Jogja, punya server, punya big data yang akan menyimpan itu. Jadi nanti tiap-tiap TPS yang cuma 900 ribu itu, masa sih, begitu selesai dihitung, akan dilaporkan ke pusat data kami," ucap Amien.

"Jadi nanti kalau semisal sampai KPU ngawur, kita akan munculkan data yang kita miliki sesuai dengan keputusan final dari TPS-TPS itu. Sehingga kalau busuk, akan kelihatan," sambung dia.

Amien menuding hasil penghitungan suara biasanya bergantung pada keinginan dari KPU.

Sehingga, kata dia, semua pihak hanya bisa menerima hasil penghitungan suara KPU itu.

"Soalnya dulu kita gelap, maunya KPU bagaimana, dimenangkan sekian, dikalahkan sekian, ya sudah, take it or leave it. Ini kan betul-betul tidak demokratis," imbuh Amien.