Hadiri Sidang di Markas PBB, Puan: Akses Air Bersih dan Sanitas Adalah HAM Mendasar

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran akses air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh orang.

“Akses ke air bersih dan sanitasi adalah HAM yang mendasar. Namun, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit,” kata Puan seperti diwartakan, dpr.go.id pada Kamis (16/2/2023).

Maka dari itu, kata Puan, kehadiran negara maju dalam membantu negara berkembang untuk layanan sanitasi dan air bersih menjadi penting adanya.

Hal tersebut dikatakan Puan saat melakukan intervensi dalam sidang bertemakan ‘Pembiayaan Infrastruktur untuk Sanitasi dan Layanan air: Tantangan Triliunan Dollar’ di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Kunjungi Kantor PTRI PBB di New York, Puan Sampaikan Sejumlah Pesan Penting

Menurut Puan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi karena adanya kesenjangan pendanaan yang masif.

Padahal, salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat pada sektor lingkungan hidup. Salah satunya adalah  memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

“Secara global, pembiayaan SDGs jauh dari harapan, dengan perkiraan kesenjangan tahunan lebih dari 4 triliun dollar Amerika Serikat (AS),” ucap Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia.

Puan mengatakan investasi publik di sektor air, masih menjadi sumber utama pengeluaran yang mencapai sekitar 86 persen. Sementara itu, swasta hanya menyumbang dua persen dari total pengeluaran.

Atas dasar itu, Puan mendorong mobilisasi investasi dan pembiayaan SDGs ke negara berkembang harus diprioritaskan.

Baca juga: Ikut Simulasi Perang, Puan Maharani Diberi Gelar Warga Kehormatan Marinir oleh TNI AL

“Ini termasuk mewujudkan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju, untuk mendukung negara berkembang dan less developed countries (LDC) dalam membangun infrastruktur air dan sanitasi yang tahan iklim,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Kepada perwakilan parlemen negara-negara dunia, Puan mengungkapkan bahwa akses fasilitas air bersih di Indonesia merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. Hal ini untuk memastikan keterjangkauan layanan air bersih bagi masyarakat.

“Bagi kami, keterjangkauan sama pentingnya dengan ketersediaan dan aksesibilitas,” tegas Puan.

Meski begitu, kata dia, anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 30 persen dari total 40 miliar dollar AS yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur air dan sanitasi untuk rakyat Indonesia.

Puan menambahkan, Indonesia juga memberikan prioritas kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun fasilitas air. Tidak hanya itu, swasta juga diperkenankan untuk  berinvestasi di fasilitas air, dengan tetap menjaga keterjangkauan air bagi konsumen.

Baca juga: IWF Kelola Dana Akses Air Bersih Rp 15 Triliun

"Di luar pembiayaan, kami juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif, bersama dengan institusi yang transparan dan akuntabel,” imbuh cucu Proklamator Bung Karno ini.

Untuk itu, Puan menilai parlemen memainkan peran penting baik dari fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran.

Puan mengatakan, Indonesia akan memperkuat kemitraan global terkait isu air bersih dan sanitasi dengan menjadi tuan rumah World Water Forum pada 2024 dengan tema ‘Water for Shared Prosperity’. Pada event ini, ia akan menanti partisipasi aktif semua pihak.

“Melalui pekerjaan kita, kita dapat membuat perbedaan untuk membantu memberikan air bersih dan sanitasi kepada rakyat yang kita layani,” ujar Politisi Fraksi PDIP.

Adapun sidang tersebut merupakan agenda kerja sama PBB dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Forum Parlemen Internasional.

Selain Puan, perwakilan DPR RI lainnya yang turut mengikuti agenda ini adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.