Salin Artikel

Hadiri Sidang di Markas PBB, Puan: Akses Air Bersih dan Sanitas Adalah HAM Mendasar

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran akses air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh orang.

“Akses ke air bersih dan sanitasi adalah HAM yang mendasar. Namun, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit,” kata Puan seperti diwartakan, dpr.go.id pada Kamis (16/2/2023).

Maka dari itu, kata Puan, kehadiran negara maju dalam membantu negara berkembang untuk layanan sanitasi dan air bersih menjadi penting adanya.

Hal tersebut dikatakan Puan saat melakukan intervensi dalam sidang bertemakan ‘Pembiayaan Infrastruktur untuk Sanitasi dan Layanan air: Tantangan Triliunan Dollar’ di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/2/2023).

Menurut Puan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi karena adanya kesenjangan pendanaan yang masif.

Padahal, salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat pada sektor lingkungan hidup. Salah satunya adalah  memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

“Secara global, pembiayaan SDGs jauh dari harapan, dengan perkiraan kesenjangan tahunan lebih dari 4 triliun dollar Amerika Serikat (AS),” ucap Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia.

Puan mengatakan investasi publik di sektor air, masih menjadi sumber utama pengeluaran yang mencapai sekitar 86 persen. Sementara itu, swasta hanya menyumbang dua persen dari total pengeluaran.

Atas dasar itu, Puan mendorong mobilisasi investasi dan pembiayaan SDGs ke negara berkembang harus diprioritaskan.

“Ini termasuk mewujudkan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju, untuk mendukung negara berkembang dan less developed countries (LDC) dalam membangun infrastruktur air dan sanitasi yang tahan iklim,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Kepada perwakilan parlemen negara-negara dunia, Puan mengungkapkan bahwa akses fasilitas air bersih di Indonesia merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. Hal ini untuk memastikan keterjangkauan layanan air bersih bagi masyarakat.

“Bagi kami, keterjangkauan sama pentingnya dengan ketersediaan dan aksesibilitas,” tegas Puan.

Meski begitu, kata dia, anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 30 persen dari total 40 miliar dollar AS yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur air dan sanitasi untuk rakyat Indonesia.

Puan menambahkan, Indonesia juga memberikan prioritas kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun fasilitas air. Tidak hanya itu, swasta juga diperkenankan untuk  berinvestasi di fasilitas air, dengan tetap menjaga keterjangkauan air bagi konsumen.

"Di luar pembiayaan, kami juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif, bersama dengan institusi yang transparan dan akuntabel,” imbuh cucu Proklamator Bung Karno ini.

Untuk itu, Puan menilai parlemen memainkan peran penting baik dari fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran.

Puan mengatakan, Indonesia akan memperkuat kemitraan global terkait isu air bersih dan sanitasi dengan menjadi tuan rumah World Water Forum pada 2024 dengan tema ‘Water for Shared Prosperity’. Pada event ini, ia akan menanti partisipasi aktif semua pihak.

“Melalui pekerjaan kita, kita dapat membuat perbedaan untuk membantu memberikan air bersih dan sanitasi kepada rakyat yang kita layani,” ujar Politisi Fraksi PDIP.

Adapun sidang tersebut merupakan agenda kerja sama PBB dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Forum Parlemen Internasional.

Selain Puan, perwakilan DPR RI lainnya yang turut mengikuti agenda ini adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/19144191/hadiri-sidang-di-markas-pbb-puan-akses-air-bersih-dan-sanitas-adalah-ham

Terkini Lainnya

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke