Kemenag Hapus Pengadaan Gelang Haji Senilai Rp 5,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan menghapus pengadaan gelang haji yang akan dipakai jemaah senilai Rp 5,5 miliar.

Penghapusan ini tercantum dalam paparan/slide yang dibahas Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI terkait komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023.

"Pengadaan gelang jemaah haji Rp 5.541.992.500. Anggaran ini sudah dihapus," tulis paparan tersebut, yang dibaca oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang sebagai pemimpin rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Mengenal Gelang Haji yang Dipakai Jemaah Haji Indonesia

Mulanya, Marwan membahas komponen-komponen biaya yang masuk dalam BPIH dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief.

Di tengah pembahasan, ia mengira, pengadaan gelang haji yang menjadi sorotan belum dihapus dan diubah oleh Kemenag.

"Balik lagi nih, Pak Dirjen. Perlindungan: Pengadaan gelang jemaah haji," ucap Marwan kepada Hilman Latief.

Kemudian, ia menyadari bahwa pengadaan gelang tersebut sudah dihapus.

"Oh, tinggal satu lagi nih. Sudah dihapus ya. Sudah dihapus, Pak, menjadi hanya satu saja," tutur dia.

"Hanya Rp 5 miliar saja, tidak ada lagi pengantaran. Tidak ada lagi yang 2024, tidak. Jadi tinggal satu item saja, kalau kemarin kan ini tiga item Pak, mengenai gelang, ini tinggal satu," tutur Marwan lebih lanjut.

Setelah menyadari, Marwan segera melanjutkan pembahasan mengenai komponen yang lain, yakni komponen biaya yang tidak nyata dan tidak pasti peruntukkannya.

Komponen itu terdiri dari akomodasi Mekkah dan cadangan 1 persen, akomodasi Madinah dan cadangan 1 persen, pelayanan umum di dalam negeri, serta cadangan anggaran penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

Baca juga: Rencana Perjalanan Haji 2023, Jemaah Berangkat Perdana Tanggal 24 Mei

Akomodasi Mekkah dan cadangan 1 persen, serta akomodasi Madinah dan cadangan 1 persen telah sesuai dengan taklimatul hajj.

"Sesuai dengan ketentuan taklimatul hajj menjadi Rp 20,3 miliar dari Rp 23,6 miliar (untuk akomodasi Mekkah), dan dari Rp 41,5 miliar menjadi Rp 41,1 miliar," tutur Marwan.

Kemudian cadangan anggaran pelayanan ibadah haji Rp 20 miliar. Alasannya, penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan kolosal yang menyebabkan banyak pihak sehingga berpotensi terjadi timbulnya penganggaran yang belum teralokasikan maupun tidak terduga.

"Kemudian yang sudah dihapus biaya pengelolaan konsumsi yang ada di Mekkah, transportasi, dan anggaran penerapan fast track. Anggaran ini diubah nomenklaturnya menjadi biaya pengangkutan bagasi jemaah haji dari bandara ke hotel yang merupakan penerapan kebijakan baru," tutur Marwan.