Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Partai Ummat Nilai Ada Anggapan yang Salah soal Politik Identitas

Kompas.com - 14/02/2023, 13:23 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menilai, ada anggapan yang salah di masyarakat mengenai politik identitas.

Menurut dia, politik identitas di mata masyarakat saat ini seolah-olah dikaitkan dengan agama, yakni agama Islam.

"Jadi politik identitas di Indonesia atribusinya, semata-mata kepada agama, kita tahu agama Islam. Ini suatu yang salah, pertama berangkat dari suatu yang salah," kata Ridho dalam pidato politiknya saat Rapat Kerja Nasional ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Baca juga: Anies-Gatot Nurmantyo Akan Hadiri Rakernas Partai Ummat, Diklaim Punya Garis Perjuangan yang Sama

Ia juga menyampaikan, narasi politik identitas di Indonesia sudah ditunggangi sekularisme. 

Ia menduga, ada pihak yang mencoba memisahkan agama dari semua sendi kehidupan, termasuk politik.

Padahal, menurut dia, politik tak bisa dipisahkan dari agama.

"Sedangkan nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut yang permanen yang tidak pernah berubah lintas zaman, lintas generasi. Kemudian kalau kita pisahkan dari pokitik, maka politik kita yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif situasional," ujar Ridho.

Atas dasar itu, Ridho berani menyebut Partai Ummat menganut politik identitas. 

Baca juga: Partai Ummat: Ada Gerakan Siluman ke Ormas, Kampus, dan Kiai agar Pemilu Ditunda

Menurut Ridho, orang-orang harus memahami bahwa politik identitas adalah politik yang Pancasilais.

Dalam pidatonya, Ridho juga menyinggung soal fungsi masjid. Ia menilai, sedianya politik gagasan tidak dilarang di masjid.

Sebab, menurut dia, hal yang seharusnya dilarang di masjid adalah politik provokasi.

“Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda,” kata Ridho.

Sementara itu, saat ditemui terpisah, Ridho menilai, pelarangan aktivitas politik praktis di masjid sebagai narasi yang menyesatkan.

Ridho menyampaikan bahwa masjid di zaman Nabi Muhammad SAW justru menjadi tempat untuk bertukar gagasan dan ide.

Baca juga: Partai Ummat Ingin Usung Menantu Amien Rais di Pilkada DKI 2024

Ridho meyakini masjid bisa menjadi titik nol dari sebuah perjuangan, termasuk jihad politik.

Ia lantas meminta agar politik persatuan dan politik segregasi bisa dibedakan.

“Selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik,” kata Ridho.

“Jadi, harus bisa dibedakan politik gagasan dan politik provokasi, harus bisa dipisahkan politik persatuan dan juga politik segregasi. Itu yang nampaknya mereka rancu,“ ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com