Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Catatan terkait Rencana Pembentukan Kodam Baru di Tiap Provinsi, Anggota DPR: Butuh Biaya Besar

Kompas.com - 12/02/2023, 13:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai bahwa rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru perlu dilakukan secara matang dan harus benar-benar bermanfaat.

Bukan tanpa sebab, Dave mencatat sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum Kodam baru di beberapa provinsi dibentuk.

"Pembentukan unit atau instalasi militer baru dengan size yang cukup besar, tentunya membutuhkan biaya yang besar. Baik pembangunan gedungnya, persiapan personelnya hinggal operasionalnya," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/2/2023).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pembentukan Kodam baru harus dilihat kebutuhannya secara seksama.

Menurutnya, dengan demikian maka Kodam baru harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Baca juga: Pakar Pertanyakan Urgensi Pembentukan Kodam di Semua Provinsi RI: Itu Agak Aneh...

"Agar kehadiran Kodam di tiap provinsi memiliki dampak yang besar dalam menjaga kedaulatan bangsa," jelasnya.

Ditanya apakah pembentukan Kodam baru dirasa penting di masa sekarang, Dave enggan memberikan komentar.

Sebab, hal itu menurutnya hanya bisa dijawab oleh pemerintah dan instansi TNI.

"Nah itu harus Kemhan (Kementerian Pertahanan), Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat yang menjelaskan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Dave menyarankan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada Komisi I sebelum pembentukan Kodam baru direalisasikan.

"Ada baiknya dipaparkan tentang rencana ini, karena ini kan pembangunan jangka panjang," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pendirian Kodam akan direalisasikan.

Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua

Termasuk, untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

"Kan (keseluruhan) ada 38 provinsi. (Jumlah) Kodam sekarang 15. Ini sama ada mungkin (untuk) provinsi baru ya," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).

Ke-15 Kodam yang saat ini sudah ada, antara lain Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam IX/Udayana, dan Kodam XII/Tanjungpura.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com