Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Catatan terkait Rencana Pembentukan Kodam Baru di Tiap Provinsi, Anggota DPR: Butuh Biaya Besar

Kompas.com - 12/02/2023, 13:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai bahwa rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru perlu dilakukan secara matang dan harus benar-benar bermanfaat.

Bukan tanpa sebab, Dave mencatat sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum Kodam baru di beberapa provinsi dibentuk.

"Pembentukan unit atau instalasi militer baru dengan size yang cukup besar, tentunya membutuhkan biaya yang besar. Baik pembangunan gedungnya, persiapan personelnya hinggal operasionalnya," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/2/2023).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pembentukan Kodam baru harus dilihat kebutuhannya secara seksama.

Menurutnya, dengan demikian maka Kodam baru harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Baca juga: Pakar Pertanyakan Urgensi Pembentukan Kodam di Semua Provinsi RI: Itu Agak Aneh...

"Agar kehadiran Kodam di tiap provinsi memiliki dampak yang besar dalam menjaga kedaulatan bangsa," jelasnya.

Ditanya apakah pembentukan Kodam baru dirasa penting di masa sekarang, Dave enggan memberikan komentar.

Sebab, hal itu menurutnya hanya bisa dijawab oleh pemerintah dan instansi TNI.

"Nah itu harus Kemhan (Kementerian Pertahanan), Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat yang menjelaskan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Dave menyarankan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada Komisi I sebelum pembentukan Kodam baru direalisasikan.

"Ada baiknya dipaparkan tentang rencana ini, karena ini kan pembangunan jangka panjang," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pendirian Kodam akan direalisasikan.

Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua

Termasuk, untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

"Kan (keseluruhan) ada 38 provinsi. (Jumlah) Kodam sekarang 15. Ini sama ada mungkin (untuk) provinsi baru ya," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).

Ke-15 Kodam yang saat ini sudah ada, antara lain Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam IX/Udayana, dan Kodam XII/Tanjungpura.

Kemudian, Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanudin, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam Jayakarta, dan Kodam Iskandar Muda.

Merujuk dari jumlah tersebut, maka akan ada 23 Kodam lagi yang akan dibentuk untuk melengkapi di 38 provinsi.

Prabowo mengungkapkan, rencana pendirian markas Kodam di seluruh provinsi masih terus dimatangkan.

Baca juga: Setiap Provinsi Bakal Ada Kodam, Kenali 15 Kodam TNI AD yang Sudah Ada

Menurutnya, realisasi rencana tersebut akan dimulai secara bertahap.

"Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo.

Prabowo lantas menjelaskan mengapa harus ada Kodam di setiap provinsi.

Ia mengungkapkan, sistem pertahanan Indonesia menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta.

Oleh karena itu, harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com