Salin Artikel

Beri Catatan terkait Rencana Pembentukan Kodam Baru di Tiap Provinsi, Anggota DPR: Butuh Biaya Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai bahwa rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru perlu dilakukan secara matang dan harus benar-benar bermanfaat.

Bukan tanpa sebab, Dave mencatat sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum Kodam baru di beberapa provinsi dibentuk.

"Pembentukan unit atau instalasi militer baru dengan size yang cukup besar, tentunya membutuhkan biaya yang besar. Baik pembangunan gedungnya, persiapan personelnya hinggal operasionalnya," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/2/2023).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pembentukan Kodam baru harus dilihat kebutuhannya secara seksama.

Menurutnya, dengan demikian maka Kodam baru harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

"Agar kehadiran Kodam di tiap provinsi memiliki dampak yang besar dalam menjaga kedaulatan bangsa," jelasnya.

Ditanya apakah pembentukan Kodam baru dirasa penting di masa sekarang, Dave enggan memberikan komentar.

Sebab, hal itu menurutnya hanya bisa dijawab oleh pemerintah dan instansi TNI.

"Nah itu harus Kemhan (Kementerian Pertahanan), Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat yang menjelaskan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Dave menyarankan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada Komisi I sebelum pembentukan Kodam baru direalisasikan.

"Ada baiknya dipaparkan tentang rencana ini, karena ini kan pembangunan jangka panjang," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pendirian Kodam akan direalisasikan.

Termasuk, untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

"Kan (keseluruhan) ada 38 provinsi. (Jumlah) Kodam sekarang 15. Ini sama ada mungkin (untuk) provinsi baru ya," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).

Ke-15 Kodam yang saat ini sudah ada, antara lain Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam IX/Udayana, dan Kodam XII/Tanjungpura.

Kemudian, Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanudin, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam Jayakarta, dan Kodam Iskandar Muda.

Merujuk dari jumlah tersebut, maka akan ada 23 Kodam lagi yang akan dibentuk untuk melengkapi di 38 provinsi.

Prabowo mengungkapkan, rencana pendirian markas Kodam di seluruh provinsi masih terus dimatangkan.

Menurutnya, realisasi rencana tersebut akan dimulai secara bertahap.

"Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo.

Prabowo lantas menjelaskan mengapa harus ada Kodam di setiap provinsi.

Ia mengungkapkan, sistem pertahanan Indonesia menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta.

Oleh karena itu, harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/12/13421771/beri-catatan-terkait-rencana-pembentukan-kodam-baru-di-tiap-provinsi-anggota

Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke