Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/02/2023, 12:54 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi mempertanyakan urgensi dari rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang ingin melengkapi Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di semua provinsi di Indonesia.

Muradi menilai tidak ada urgensi yang mengharuskan pembentukan Kodam di semua provinsi.

"Saya sih enggak lihat urgensinya malah. Makanya kemudian itu agak aneh," ujar Muradi saat dihubungi, Minggu (12/2/2023).

"Kenapa? Karena Kodam ini kan katakan militer. Militer kan mulai mundur sebaran, dia fokus kepada penataan negara dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kemudian dibangun (Kodam) di 37 provinsi itu, urgensinya justru saya belum lihat," sambungnya.

Muradi menjelaskan, penambahan Kodam sebenarnya bisa-bisa saja dilakukan.

Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua

Hanya, seharusnya, pembentukan Kodam itu dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, misalnya seperti Papua.

Atau, kata Muradi, Kodam juga bisa dibentuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berbatasan dengan Timor Leste.

"Itu oke lah, memungkinkan. Atau di Kalimantan misalnya yang memang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Atau misalnya di NTT," kata Muradi.

Menurut Muradi, selain di daerah yang dia sebut di atas, tidak perlu lagi ada pembentukan Kodam.

Sebab, pada dasarnya, pengamanan wilayah berada di bawah tanggung jawab kepolisian, bukan TNI.

Terlebih, metode perang yang saat ini berlaku sudah berubah menjadi perang siber.

Baca juga: Setiap Provinsi Bakal Ada Kodam, Kenali 15 Kodam TNI AD yang Sudah Ada

"Kalaupun kemudiam dipaksakan, sekarang pertanyaannya adalah mereka akan seperti apa? Apakah akan kembali ke mode lama dengan perkuat teritorial? Sementara perangnya sudah berubah bergeser dari perang konservatif, normatif, bergeser yang mengarah pada kekuatan yang siber, dan sebagainya. Ancamannya sudah berbeda. Jadi kalaupun kemudian dipaksakan, ya untuk apa?" tukasnya.

Muradi menilai bahwa total Kodam yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup.

Sebab, pembentukan Kodam juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika di daerah yang akan dibentuk Kodam ini tidak terlihat jelas bentuk ancamannya.

Akan tetapi, dirinya menyarankan agar Kodam bisa ditambah di wilayah Papua dan wilayah yang berbatasan dengan negara asing.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Makna Simbolik Ganjar-Mahfud Pilih Aceh dan Papua Jadi Lokasi Kampanye

Makna Simbolik Ganjar-Mahfud Pilih Aceh dan Papua Jadi Lokasi Kampanye

Nasional
Prabowo Temui Jokowi di Hari Pertama Kampanye, TKN: Undangan Rapat Terbatas

Prabowo Temui Jokowi di Hari Pertama Kampanye, TKN: Undangan Rapat Terbatas

Nasional
DPT Hong Kong dan Macau Dipertimbangkan Nyoblos via Pos, KPU: Terhambat Izin Pendirian TPS

DPT Hong Kong dan Macau Dipertimbangkan Nyoblos via Pos, KPU: Terhambat Izin Pendirian TPS

Nasional
Ada Capres dan Parpol Kritik Pembangunan IKN, Istana: Janji Politik Pasti Muncul di Masa Kampanye

Ada Capres dan Parpol Kritik Pembangunan IKN, Istana: Janji Politik Pasti Muncul di Masa Kampanye

Nasional
Hari Pertama Kampanye, Prabowo Temui Jokowi di Istana Bogor

Hari Pertama Kampanye, Prabowo Temui Jokowi di Istana Bogor

Nasional
KPK Akan Kirim Pemberitahuan ke Presiden soal Wamenkumham Tersangka

KPK Akan Kirim Pemberitahuan ke Presiden soal Wamenkumham Tersangka

Nasional
Timnas Anies-Muhaimin Pertanyakan Jadwal Debat Capres yang Belum Dirilis KPU

Timnas Anies-Muhaimin Pertanyakan Jadwal Debat Capres yang Belum Dirilis KPU

Nasional
Istana Sebut Pengajuan Cuti Menteri yang Jadi Capres-Cawapres Hanya Perlu Satu Kali ke Presiden

Istana Sebut Pengajuan Cuti Menteri yang Jadi Capres-Cawapres Hanya Perlu Satu Kali ke Presiden

Nasional
Presiden hingga Menteri Boleh Ikut Kampanye Pemilu 2024, Ini Aturannya

Presiden hingga Menteri Boleh Ikut Kampanye Pemilu 2024, Ini Aturannya

Nasional
Esensial dalam Penyediaan Gas Bumi Terintegrasi, PGN Fokus Jalankan Bisnis Keberkelanjutan

Esensial dalam Penyediaan Gas Bumi Terintegrasi, PGN Fokus Jalankan Bisnis Keberkelanjutan

Nasional
Muhaimin Sebut Pemerintah Banyak Rapat Ketimbang Kerja Terkait Kemiskinan

Muhaimin Sebut Pemerintah Banyak Rapat Ketimbang Kerja Terkait Kemiskinan

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Mulai Kampanye, Bagi-bagi Makan Siang dan Susu Gratis di Seluruh Indonesia

TKN Prabowo-Gibran Mulai Kampanye, Bagi-bagi Makan Siang dan Susu Gratis di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Panggil Anggota Komisi IV Fraksi PDI-P Vita Ervina dan Anak Buah SYL

KPK Panggil Anggota Komisi IV Fraksi PDI-P Vita Ervina dan Anak Buah SYL

Nasional
Bareskrim Benarkan Ada Pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo soal Dugaan Pemerasan Besok

Bareskrim Benarkan Ada Pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo soal Dugaan Pemerasan Besok

Nasional
Muhaimin Ungkap Syarat Jadi Cawapres Anies, jika Menang Harus Dilibatkan Putuskan Apa Pun

Muhaimin Ungkap Syarat Jadi Cawapres Anies, jika Menang Harus Dilibatkan Putuskan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com