Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Prediksi "Reshuffle" Kabinet Terjadi Sebelum Lebaran, Menteri Nasdem Berpotensi Kena

Kompas.com - 10/02/2023, 18:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju diprediksi akan terjadi sebelum Idul Fitri tahun ini.

Dia memprediksi, reshuffle ini akan menjadi yang terakhir, sebelum Presiden Jokowi menuntaskan masa jabatan di periode keduanya. Adapun Presiden Jokowi akan menanggalkan jabatannya pada Oktober 2024.

"Tunggu saja, prediksi kami Maret-April, sekitar bulan Puasa dan sebelum Lebaran kemungkinan reshuffle kabinet terjadi," ujar Ari dalam diskusi bertajuk "Jokowi vs SP" yang disiarkan secara daring pada Jumat (10/2/2023).

"Kemungkinan reshuffle kabinet nanti akan menjadi yang terakhir," lanjutnya.

Baca juga: Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Hal itu dikarenakan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan ikut dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024, kemungkinan tidak akan mundur dari jabatannya.

Selain itu, menurut Ari, Jokowi sudah pernah menyatakan bahwa menteri-menterinya yang akan maju pilpres tidak perlu mundur.

Lebih lanjut, Ari menyinggung soal 'tukar guling' kasus korupsi yang berkaitan dengan Partai Nasdem dan kemungkinan komposisi reshuffle.

Dia menjelaskan, saat Nasdem mengumumkan pencapresan Anies pada 3 November 2022, isu yang saat itu mengemuka adalah karena kasus Formula E. Sebab, ada desas-desus Anies akan diproses hukum terkait dugaan kasus korupsi Formula E.

"Oleh karenanya buru-buru dicapreskan. Sehingga ada perlindungan politik. Maka posisi Anies aman," kata Ari.

"Tapi, posisi menteri Nasdem justru tidak karena ada persoalan korupsi BTS. Maka bisa jadi 'tukar guling' kasus korupsi," lanjutnya.

Baca juga: Kode Jokowi soal Rabu Pon dan Reshuffle Kabinet yang Urung Terjadi

Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sudah mendapat jadwal panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung pada 14 Februari 2023.

Johnny akan diperiksa terkait kasus pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Menurut Ari, jika kasus tersebut proses hukumnya terus berjalan dan Johnny G Plate berpotensi menjadi tersangka maka reshuffle mau tidak mau akan dilakukan.

Dengan pertimbangan akan menggantikan posisi Menkominfo yang kosong.

"Sehingga reshuffle yang Rabu Pon 1 Februari bukan gagal, tetapi memang belum timing-nya. Karena banyak pertimbangan dari Presiden," tambah Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com